Ada 42.000 Aturan Birokrasi Pemerintahan, Jokowi: Hapuskan!

Wonogiri - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin proses perizinan usaha di Indonesia dipermudah dan tidak berbelit-belit. Tujuannya agar peringkat daya saing bisa naik. Saat ini ada sekitar 42.000 aturan terkait izin usaha.

"Saya suruh Kepala Bappenas hitung berapa regulasinya, ada 42 ribu. Saya suruh potong. Buat apa banyak aturan? Menyulitkan kita sendiri, menjadi lincah dalam persaingan global," jelas Jokowi, saat meluncurkan Program Investasi Menciptakan Lapangan Kerja Tahap III dan Peresmian Pabrik PT Nesia Pan Pacific Clothing, serta Peresmian Akademi Komunitas Industri TPT (tekstil dan produk tekstil) Surakarta.

Selain itu, ujar Jokowi, ada juga sekitar 3.000 peraturan daerah (Perda) yang menumpuk di Kementerian Dalam Negeri dan perlu dievaluasi.

"Saya suruh nggak usah dievaluasi, dihapus saja. Setahun cuma dapat evaluasi 10-15, kalau 3.000 kapan rampungnya? Ada perda pungutan, perda tarif. Pokoknya yang menyulitkan rakyat, sudah hapus saja, nggak usah dikaji-kaji," ujar Jokowi.

"Bayangkan, 42.000 aturan nggak pernah diapa-apain. Perintah saya simple saja, hapuskan!" tegas Jokowi. (wdl/hns)