Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 10 Mei 2016 18:36 WIB

Aturan Mendag Ini Diprotes Pengusaha

Dina Rayanti - detikFinance
Foto: detikINET/Achmad Rouzni Noor II Foto: detikINET/Achmad Rouzni Noor II
Jakarta - Pada 28 Maret 2016 lalu, Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Permendag 87/2015). Aturan ini diprotes pelaku usaha.

Pengusaha memprotes pasal 19 dalam aturan ini, soal larangan produsen skala usaha besar dan menengah, serta importir, yang dilarang mendistribusikan barang kepada pengecer. Hal ini akan membuat harga barang semakin mahal.

"Dampaknya kalau Permendag ini diterapkan, kami harus mengubah seluruh rantai distribusi, menambahkan satu layer distribusi untuk misal ke modern trade, sehingga sudah pasti harga lebih mahal yang akan dinikmati konsumen, akhirnya inflasi," kata Astri Wahyuni, Tim Sekretariat Jenderal GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia), di Menara Kadin, Selasa (10/5/2016).

Selain itu menurutnya, peraturan ini membuat orang takut untuk melakukan produksi dan lebih baik menjadi importir.

"Dari segi investasi men-discourage orang untuk melakukan manufacturing, karena nggak mungkin lah masa orang bikin barang nggak boleh jualan, mungkinnya bisa berdagang dan menjual barang, sementara importir bisa langsung mendatangkan barang dan menjual ke mana-mana begitu ya lebih baik kita jadi importir saja nggak usah jadi manufacturing," kata Astri.

Ia mengusulkan agar Menteri Perdagangan, Thomas Lembong merevisi pasal 19 tersebut terutama menyoal rantai distribusi.

"Usulan dari kita merevisi pasal 19 poin 4, karena itu dampaknya akan sangat besar kalau kita harus menambah rantai distribusi otomatis harga-harga akan naik dan ekonomi seperti ini kita berusaha lebih kompetitif mengejar pertumbuhan yang tahun lalu ketinggalan," tutur Astri.

Sementara itu, Direktur Bina Usaha Perdagangan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Fetnayeti mengatakan aturan ini hanya mengatur pelaku agar berlaku sesuai fungsinya.

"Di UU Perdagangan jelas disebutkan, rantai distribusi seperti apa mulai dari distributor, jaringannya agen, sampai ke pengecer. Kalau kita lihat di sini kan jelas fungsi produsen seperti apa fungsi pelaku distribusinya ini mendistribusikan barang jadi, makanya kita mempertegas di sini koridornya bahwa si produsen itu ya fungsinya sebagai produsen jadi ketika dia mendistribusikan barangnya artinya dia kan menggunakan fungsi distribusi itu sebagai produsen. makanya kita larang," ujar Fetnayeti.

Namun ia menambahkan, produsen boleh mendistribusikan ke pengecer asalkan mengurus izinnya. "Produsen boleh ke pengecer asal mengurus izin perdagangannya," kata Fetna.

Berikut Pasal 19 peraturan menteri perdagangan No.22 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang dan Jasa:
  1. Distributor, Sub Distributor, Grosir, Perkulakan, Agen dan Sub Agen mendistribusikan Barang secara eceran kepada konsumen
  2. Agen dan Sub Agen dilarang melakukan pemindahan hak atas fisik barang yang dimiliki/dikuasai oleh produsen atau supplier luar negeri dan produsen atau importir yang menunjuknya
  3. Pelaku distribusi tidak langsung dilarang mendistribusikan barang yang dipasarkan oleh sistem penjuaab langsung yang memiliki hak distribusi ekslusif
  4. Produsen skala usaha besar dan menengah serta importir dilarang mendistribusikan barang kepada pengecer.
(wdl/wdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com