Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Sumitro Samadikun, mengungkapkan impor gula mentah seharusnya dilakukan usai musim giling tebu yang baru dimulai di pertengahan Mei tahun ini.
"Musim giling saja belum selesai sudah mau impor. Lihat dulu kekurangan gula setelah musim giling, baru kemudian dihitung kekurangan untuk impor," kata Sumitro, kepada detikFinance, Senin (23/5/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rendemen meningkat tapi dengan pakai gula mentah impor. Maksudnya pemerintah, dengan rendemen 8,5%, itu keutungannya dibagi buat petani dan pabrik gula. Hanya jadi alasan buat impor gula terus," sebut Sumitro.
Sumitro berujar, ketimbang mendorong peningkatan rendemen lewat impor gula mentah, sebaiknya pemerintah fokus merevitalisasi pabrik-pabrik gula peninggalan Belanda yang sudah ada. Peningkatan rendemen juga sifatnya bukan sementara seperti halnya dengan impor.
"Tak perlu banyak, satu tahun cukup revitalisasi 10 PG, itu sudah cukup, duitnya sekitar Rp 1 triliun. Sudah banyak bukti di PG milik swasta. Di Jawa Timur pun PG milik Rajawali yang sudah direvitalisasi sudah bisa di atas 8,5%," jelasnya.
Selain itu, sambungnya, pemerintah juga baru saja selesai mengimpor 200.000 ton gula lewat BUMN perdagangan, PT PPI (Persero).
"Kalau mau turunkan harga kenapa tidak pakai stok gula milik PPI. Baru April kemarin impor. Harusnya kalau harga naik keluarkan perlahan, artinya kalau harga sekarang naik itu gula impor ke mana? Harus ada audit penggunaan gulanya," tandas Sumitro.
Sebagai informasi, gula mentah sebanyak 381.000 ton akan diimpor oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X, jatah kuota impor itu nantinya akan dialokasikan untuk PG milik 5 BUMN untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP).
Pabrik-pabrik gula tersebut antara lain PTPN IX 41.000 ton, PTPN X 115.000 ton, PTPN XI 100.000 ton, PTPN XII 25.000 ton, PT PG Rajawali I 48.000 ton, dan PT PG Rajawali II 52.000 ton. (wdl/wdl)











































