Untuk meningkatkan kontribusi industri manufaktur terhadap penerimaan negara dibutuhkan beberapa insentif atau kebijakan, baik berupa kebijakan fiskal maupun non fiskal.
"Tentu untuk industri tumbuh dibutuhkan salah satu adalah insentif, baik fiskal maupun non fiskal. Fiskal misalnya seperti tax holiday dan tax allowance, ini yang harus kita koordinasi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan agar betul-betul kita juga akan bersaing dengan negara-negara tetangga kita baik dengan Vietnam, Thailand, Malaysia maupun lain-lainnya," terang Menteri Perindustrian Saleh Husin usai Pencanangan Nilai dan Budaya Kerja di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Rabu (25/5/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu dukungan ketersediaan energi, tentu dengan harga yang bersaing. Investor tanya pertama adalah ada nggak energinya. Ini yang tentu pemerintah perlu menyediakan dengan harga yang kompetitif," kata Saleh.
Tingginya biaya logistik di Indonesia juga terbilang mahal. Hal ini juga terkait dengan masih lamanya waktu bongkar muat barang di pelabuhan (dwell time). Lamanya waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok misalnya yang masih 3,3 hari.
"Cost logistic kita di Indonesia ini masih termasuk yang mahal. Ini yang terus kita pangkas dengan berbagai rantai birokrasi termasuk dwell time. Ini adalah memangkas rantai birokrasi sehingga logistik itu bisa menjadi lebih bersaing sehingga industri kita bisa menjadi kuat," pungkas Saleh.
Tahun ini industri manufaktur ditargetkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 20%. Target ini akan terus dijaga tidak jauh dari pencapaian pada kuartal I 2016 yang mencapai 21%.
"Kalau tahun kemarin 18,80%, kira-kira di kuartal I kemarin kan hampir 21% tentu walaupun kita tahu dalam situasi ekonomi global yang belum membaik bisa di sekitar 19% sampai 20% saya kira sudah cukup baik. Tentu ini kita kan berupaya terus agar bisa lebih baik dari tahun kemarin," tutur Saleh. (feb/feb)










































