Pemerintah Siapkan Industri untuk Tampung Dana Repatriasi Tax Amnesty

Jakarta - Pemerintah masih menyiapkan industri yang nantinya akan mendapatkan aliran dana repatriasi melalui program pengampunan pajak atau tax amnesty. Tiga menteri berkumpul sore ini di kantor Menko Perekonomian Darmin Nasution membahas hal tersebut.

Hadir di antaranya adalah Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Sofyan Djalil.

"Ada beberapa industri yang bisa didorong dan dikembangkan misalnya di industri agro, kimia maupun logam. Tinggal nanti mana mana saja yang mau kami prioritaskan. Kita akan merinci mana yang akan hitungan hitungan bisnis mana yang paling menarik," jelas Saleh usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/7/2016).

Dalam merinci sektor industri, pemerintah akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekuritas seperti Bahana dan Danareksa. Sehingga dapat mengetahui area investasi yang menarik bagi pemilik dana.

"Kalau nanti tax amnesty masuk agar bisa ditawarkan ke mereka oleh manajer investasi ini. Jadi sebaiknya undang Danareksa dan Bahana sebagai penasihat keuangan," terangnya.

Menteri PPN Sofyan Djalil menambahkan seluruh industri akan menjadi prioritas pemerintah. Tidak ada kekhususan sektor tertentu. Wilayah investasi akan diserahkan kepada pemilik dana.

"Kita juga harus melihat bagaimana orang yang punya duit. Oleh sebab itu, akan diminta perusahaan apakah Danareksa atau Bahana untuk melihat semua proyek dari list itu mana yang paling prospektif sambil mereka akan makin sounding," terang Sofyan pada kesempatan yang sama.

"Kita bicara sektor perindustrian. Baik itu migas, baja, agro, dan yang lain. Banyak perusahaan, tapi baru list. Investor ingin melihat IRR bagaimana prospeknya. List itu kan kita daftar perusahaan milik orang, oleh karena itu harus dikerjakan professional dulu," pungkasnya. (mkl/hns)