Rapat 3 Menteri Jokowi Bahas Sertifikasi Sawit RI

Jakarta - Pemerintah terus memperbaiki penerapan sertifikat pembangunan kelapa sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal ini dilakukan agar produk minyak sawit Indonesia punya standar baku yang sama dan memenuhi standar sawit berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, hari ini memanggil 2 menteri terkait di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (3/10/2016). Pertemuan tersebut membahas masalah penguatan kelembagaan sertifikasi ISPO.

"Harus meng-address (mencakup) seluruh pihak, sehingga sustainable itu dari seluruh Indonesia dan itu nanti kelembagaan akan disempurnakan," kata Menteri Perindustrian Ailangga Hartarto ditemui usai rapat.

Menurut Erlangga, meski ISPO sudah berlaku sejak lama, masih banyak kebun sawit yang belum mengikuti sertifikasi sawit berkelanjutan. Penguatan kelembagaan sertifikasi sawit, menurutnya, sudah mendesak dilakukan lantaran beberapa negara tujuan ekspor semakin ketat mensyaratkan aspek keberlanjutan.

"Kalau bicara akreditasi, sama kaya ISO 14000, jadi ada efeknya. Kalau perusahaan nggak ikuti maka efeknya barang nggak bisa dijual dimana, ini yang harus diadopsi pemerintah, kalau wajib beda lagi, rezim akreditasi bukan rezim wajib," jelas Airlangga.

Selain Airlangga, rapat ISPO tersebut juga dihadiri Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. Rapat sendiri berlangsung selama lebih dari 2 jam. (dna/dna)