Belum Deal, Rapat Harga Gas Industri Dipindah ke Istana

Jakarta - Para menteri belum sepakat dalam penentuan harga gas untuk industri. Hasil rapat yang berlangsung di Kemenko Bidang Perekonomian selanjutnya dibawa ke Sidang Kabinet di Istana Negara, untuk pengambilan keputusan.

Demikianlah yang disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution, usai rapat koordinasi yang berlangsung sekitar 3,5 jam tersebut, di kantornya, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

"Kita belum selesai, kita masih dalam tahap melihat capex itu yang bisa dirundingkan atau apa yang bisa diturunkan. Di Opexnya juga begitu. Itu di hulu, kemudian di hilir tentu ada persoalan margin trader, persoalan toll fee yang masih kita bahas. Kita nggak tahu nanti di sidang kabinet, tapi tadi belum ada keputusan atau angkanya," papar Darmin.

Rapat di kantor Menko Perekonomian dihadiri Menko Maritim Luhut Panjaitan yang sekaligus Pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala SKK Minyak dan Gas Bumi Amien Sunaryadi, Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng dan Direktur Utama PT Pertamina persero Dwi Soetjipto.

Darmin menyampaikan, bahwa ada beberapa rekomendasi yang akan dipaparkan pada sidang kabinet sebelum pengambilan keputusan.

"Masih ada yang perlu dicek dan dirundingkan, misalnya masa manfaat barang modal karena menurut kita ada yang terlalu pendek, terlalu cepat dibikin depresiasinya. Dan itu perlu perundingan, nggak bisa diputuskan sepihak," jelasnya.

Airlangga menambahkan, bahwa keputusan soal harga gas memang diharapkan bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Menurutnya, harga gas yang mahal membuat industri dalam negeri sulit memiliki daya saing.

"Kita harapkan bisa menapai harga gas yang berdaya saing," terang Airlangga pada kesempatan yang sama.

Harga gas di Sumatera

Pemerintah mengusahakan harga gas di Sumatera bisa turun. Harga gas akan diupayakan menjadi US$ 8 per MMBtu dari yang sebelumnya diberlakukan sekitar US$ 12 per MMBtu.

"Yang di Sumatera kan sudah dihitung sampai US$ 9,9 per MMBtu. Masih coba lagi diefisiensikan ke US$ 8 per MMBtu," ungkap Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja di kantor Menko Perekonomian.

Efisiensi akan dilakukan dari berbagai sisi, khususnya dari sisi distribusi. Menurut Wiratmaja ada ruang untuk harga bisa ditekan menajdi lebih rendah dari yang berlaku sekarang.

"Penurunannya dari berbagai sisi, dari tol fee, dari distribusi juga. Tapi (kalau hulu) kan dari LNG jadi nggak bisa diturunkan," imbuhnya.

Sedangkan untuk wilayah Jawa, Wiratmaja mengaku masih perlu dihitung kembali. Sehingga belum dapat diperkirakan berapa penurunan yang bisa direalisasikan.

"Ya di Jawa lagi dibahas. Sekarang kan ratas (rapat terbatas) dulu, dibahas di ratas," ujarnya (mkl/hns)