Pemerintah Belum Putuskan Harga Gas Industri, Ini Penjelasan Luhut

Jakarta - Pemerintah belum juga memutuskan soal harga gas untuk industri, meskipun sudah dibawa ke rapat kabinet terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi bahkan memberikan waktu dua bulan ke depan kepada para menteri untuk menghitung ulang.

Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut B Panjaitan menjelaskan bahwa ini bukan persoalan mudah. Sebab banyak komponen yang harus dibahas agar keputusannya tepat.

"Itu bagaimana cost structure di well head-nya, bagaimana toll fee-nya, bagaimana masuk di hilirisasinya," ungkap Luhut usai rapat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) IGN Wiratmaja Puja menambahkan dalam perubahan harga gas, harus dilihat juga secara struktur. Makanya tidak serta merta dilakukan penurunan secara signifikan.

"Kita kan ada struktur harga gas, rezim kita sekarang kan fix price, tidak ngikutin harga minyak yang gas pipanya. Kalau nanti ikuti harga minyak, sehingga harga fix price ini ketika harga minyak turun harga gasnya tetap tinggi, nggak ikut turun. Di sini kita lihat lagi struktur cost-nya di hulu, di mid stream sama di hilir, apa yang bisa di efisiensikan," paparnya.

Dari struktur tersebut, kata Wiratmaja terlihat komponen yang mempengaruhi harga gas. Misalnya untuk wilayah Jawa Barat, dengan pemberlakuan harga US$ 8 per MMBtu dipengaruhi oleh harga hulu US$ 5 per MMBtu, transmisi US$ 1,5 per MMBtu dan distribusi US$ 1,5 per MMBtu.

"Nah cost struktur ini kita lihat lagi, di hulu harusnya bisa di efisiensikan karena harga minyak turun, harga barang-barang, harga ngebor segala macam turun ini harusnya bisa diefisiensikan, begitu juga transmisi bisa diefisiensikan, begitu juga distribusi," tegasnya. (mkl/dna)