2 Tahun Jokowi-JK, Menperin: Masih Perlu Penyederhanaan Kebijakan

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) genap 2 tahun pada Kamis (20/10/2016). Menurut Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto, masih ada beberapa kebijakan harus disederhanakan.

Menperin Airlangga mengatakan saat ini pemerintah masih berupaya menyederhanakan beberapa regulasi yang dinilai bertele-tele dan menghambat investasi. Hal tersebut yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

"Kita coba simplifikasi (sederhanakan) saja karena ada beberapa hal yang dianggap tidak simpel, jadi dalam proses birokrasi," ujar Menperin Airlangga, di kantornya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016).

Misalnya, soal harga gas industri. Salah satu PR pemerintah saat ini, menurut Airlangga, adalah menyederhanakan atau mengurangi harga distribusi gas untuk industri.

"Kalau harga gas yang disimplifikasikan (sederhanakan) itu adalah distribusinya," ujar Menperin.

Ia mengatakan saat ini pemerintah berupaya agar industri Indonesia berdaya saing dengan negara lain.

"Programnya kita terus perkembangan industri, misalnya pengembangan inovasi di Indonesia agar industrinya nggak ketinggalan dengan negara lain," ujar Airlangga.

Selain itu, Menperin mendorong perusahaan untuk ekspansi. Hal itu karena ekspansi lebih cepat daripada investasi baru misalnya ekspansi di kawasan industri yang telah siap.

"Proyek lain kita minta ekspansi dari industri yang sudah eksisting karena ekspansi itu investasi yang lebih cepat daripada ekspansi baru, untuk investasi baru ditawarkan beberapa kawasan industri yang sudah siap," ungkap Airlangga. (hns/hns)