Hal ini juga guna meningkatkan daya saing Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani dalam sambutannya pada acara Rakernas Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (7/11/2016).
"Penyebab berkurangnya daya saing kita adalah infrastruktur dan akses pembiayaan, selain korupsi dan inefisiensi birokrasi," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Indonesia menjadi negara kepulauan dengan garis pantai kedua terpanjang di dunia setelah Kanada. Industri kemaritiman dan perikanan pun diharapkan menjadi tulang punggung dari perekonomian Indonesia di masa mendatang, dimana pemerintahan saat ini telah mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim di dunia.
Wakil Umum Kadin bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mendorong BUMN perbankan dan lembaga keuangan, untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada investasi sektor kelautan dan perikanan.
"Informasi yang kami terima dari OJK, hingga saat ini kredit yang diberikan perbankan kepada sektor kelautan dan perikanan baru mencapai 3% dari total angka Rp 5.000 triliun yang tersedia. Jadi masih terlalu sedikit. Karena itu, kami mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti di Ambon dan Papua, agar banyak investor kelautan dan perikanan yang masuk ke daerah itu, dan akhirnya bisa mengoptimalkan kredit perbankan," tutur Yugi.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, mengakui perkembangan industri perikanan masih belum bisa berkontribusi banyak untuk perkembangan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari rendahnya utilitas atau kapasitas terpasang pada industri ini.
"Saat ini utilisasi industri masih rendah yaitu 36,1% untuk industri skala menengah-besar. Bahkan ada beberapa pabrik yang sudah tidak beroperasi," ungkapnya dalam kesempatan yang sama. (hns/hns)