Pemerintah Fokus Bangun Industri Perikanan di 12 Pulau Terluar

Pemerintah Fokus Bangun Industri Perikanan di 12 Pulau Terluar

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Senin, 07 Nov 2016 14:03 WIB
Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta - Pemerintah menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk meningkatkan industri perikanan. Roadmap ini disusun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perindustrian.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk KKP, Nilanto Perbowo, mengatakan fokus industri kelautan dan perikanan adalah 12 pulau terluar yang tersebar dari Aceh hingga Papua.

"Kita melakukan pengembangan di pulau terdepan di 12 lokasi mulai dari Aceh sampai Timur. Intinya, kawasan 12 itu tadi, bisa hasilnya diekspor ke negara tetangga terdepan, yakni Thailand, Malaysia, Filipina, atau Australia. Intinya, kita ingin pembangunan dari luar kita bangun dengan memanfaatkan potensi ikan yang sangat bagus," ujar dia saat ditemui pada acara Rakernas Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (7/11/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, KKP akan merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan perikanan Samudra, untuk memaksimalkan potensi perikanan Indonesia. Salah satunya adalah Muara Baru yang akan dirombak menjadi pasar ikan modern.

"Selain Muara Baru, kita pilih Sindang Biru di Malang, karena potensi bagus. Lalu beberapa lokasi lagi sounding. lagi menunggu kepastian ketersediaan lahan. APBN kan nggak mungkin bangun kalau status lahannya belum jelas," ungkapnya.

Seperti diketahui, Presiden meminta KKP dan Kementerian Perindustrian menyusun roadmap industri perikanan nasional, penetapan lokasi, dan masterplan kawasan industri perikanan nasional sebagai proyek strategis nasional.

Roadmap tersebut merupakan salah satu bentuk langkah perbaikan dalam rangka mencapai visi pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang berdaulat, berkelanjutan, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Peta jalan tersebut mencakup perbaikan sistem pendaftaran kapal dan perijinan perikanan tangkap berdasarkan prinsip good governance, serta potensi maupun alokasi Sumber Daya Ikan. (hns/hns)

Hide Ads