Pemerintah Siapkan Lapak Online untuk Usaha Kecil

Pemerintah Siapkan Lapak Online untuk Usaha Kecil

Yulida Medistiara - detikFinance
Jumat, 27 Jan 2017 19:28 WIB
Pemerintah Siapkan Lapak Online untuk Usaha Kecil
Foto: Dok. Kementerian Perindustrian
Jakarta - Pemerintah sedang berupaya melakukan digitalisasi IKM (Industri Kecil Menengah) melalui sistem e-smart IKM. Program ini nantinya IKM dapat memasarkan produknya jadi semakin luas melalui marketplace seperti Bukalapak.

Digitalisasi ini diharapkan mampu memperluas pasar IKM, serta mengurangi biaya promosi sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi IKM karena banyaknya pembeli yang membeli produknya.

"Kalau dari market place ini, marketnya sudah luas, pembelinya juga akan berulang nanti kita tingkatkan lagi produksi," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika IKM ini sudah mampu ekspor, tetapi bahan bakunya masih impor maka pemerintah akan membantunya dengan memberikan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Guna membuat IKM menjadi digital, pemerintah juga menggandeng perusahaan ecommerce seperti Bukalapak. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk ecommerce lainnya bergabung.

Diharapkan, jika IKM semakin maju, maka akan meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha karena dengan go digital dapat berhubungan langsung dengan pelanggan. Nantinya, IKM juga berkesempatan mendapatkan fasilitas peningaktan teknologi, standarisasi dan sertifikasi, Hak Kekayaan Intelektual, pemgembangan SDM, akses bahan baku, dan permodalan apapun produknya.

"Jadi kalau ada produksi 10 unit. Kalau dari market place (digital) ini, marketnya sudah ada luas, pembelinya juga berulang nanti kita tingkatkan lagi produksi. Kalau pasar ekspornya sudah bagus," ujarnya.

Dirjen IKM Gati Wibawaningsih mengatakan, ada beberapa syarat untuk IKM bergabung, yaitu untuk industri menengah dengan skala investasi mencapai Rp 50 juta-15 miliar. Sedangkan untuk industri kecil memiliki investasi mencapai Rp 50 juta. Selain itu, memiliki legalitas dan badan hukum yang jelas.

"Tidak ada syarat mutlak, yang penting dia berproduksi karena industri harus berproduksi. Kita tahu dia industri, kan harus ada badan hukum, NPWPnya juga," ujar Gati.

Untuk mendukung hal tersebut pada tahun ini, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Kominfo Rudiantara bekerjasama membangun program agar IKM di daerah-daerah terbelakang sekalipun bisa memiliki pasar yang luas.

"Ada beberapa sentra yang sudah ada basis IKM, sekarang sentra itu masih analog belum digital. Sentra analog ini kita buat digital," kata Airlangga.

Tahun ini ditargetkan ada 50 sentra industri yang didalamnya ada 250 ribu IKM (Industri Kecil Menengah) untuk masuk dalam program ini. Dengan adanya e-smart IKM ini diharapkan pemerintah memiliki data valid mengenai IKM. Nantinya pelanggan juga akan mengetahui profil IKM secara jelas, siapa kah produsennya, alamatnya dan apa produk yang dibuat sehingga tidak tertipu.

"E-smart IKM kita bentuk database dalam bentuk sistem informasi sistem nasional, nanti ada jumlah IKM-nya siapa pemiliknya, kualitasnya, alamatnya siapa, sehingga itu yang ditangani Kemenperin," kata Airlangga.

Sementara itu, Kemenkominfo berperan untuk membangun infrastruktur internet hingga plosok daerah agar sentra yang ada di daerah dapat mengakses internet. Selain itu, Kemenkomifo juga membagikan domain gratis kepada IKM untuk membuat website guna memperluas pasar produknya.

"Kemenperin memfasilitasi datanya dan sentranya, nanti Kominfo akan membantu infrastrukturnya plus nanti Kominfo yang push domain gratis bagi IKM," ujar Airlangga.

Kemenperin sendiri mengganggarkan 20% dari Rp 250 miliar untuk memberikan alat produksi dan pendampingan desain. "Dapat bantuan program restrukturisaasi untuk perorangan. Setiap IKM mau beli mesin, dapat potongan harga, kalo kecil dia diskon 35%, IKM menengah hanya 25% itu langsung. Tapi kalau dia bentuk kelompok usaha bersama, itu bisa juga," ujarnya.

Sementara itu, Rudiantara menganggarkan dana Rp 600 juta untuk membangun infrastruktur jaringan internet di satu titik dari total 122 kabupaten yang akan tersambung internet. Dana tersebut berasal dari dana USO (Universal Service Obligation).

"Rp 600 juta untuk satu titik dari 122 kabupaten itu," kata Rudi. (mkj/mkj)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads