Bagi-bagi Bibit Saja Tak Cukup untuk Kembangkan Perkebunan

Jakarta - Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang mengandalkan komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonominya. Namun demikian, harga komoditas perdagangan dunia yang selama ini diandalkan oleh Indonesia seperti kelapa sawit, karet dan kakao mengalami kontraksi yang cukup kuat dalam lima tahun terakhir.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan hal ini bahkan terjadi telah cukup lama sejak krisis tahun 1997/1998. Padahal hampir setengah dari total penduduk Indonesia mengandalkan sektor ini sebagai mata pencahariannya.

"Krisis 97 yang lalu, barangkali saudara-saudara kita di sektor perkebunan termasuk yang berteriak. Dan itu berlanjut cukup panjang sampai dengan siklus harga hasil Sumber Daya Alam termasuk perkebunan mulai merosot seiring dengan perlambatan ekonomi dan perdagangan dunia kira-kira empat atau lima tahun yang lalu," katanya saat membuka launching acara World Plantation Conferences and Exhibition di kantornya, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Produktivitas dan perkembangan industri hilir perkebunan Indonesia pun kini masih jauh tertinggal dari negara-negara pesaing. Produktivitas usaha perkebunan di Indonesia terbilang masih rendah, yaitu berkisar antara 30-50% dari produktivitas potensialnya.

"Memang ada satu hal yang perlu kita tandai mengenai komoditas perkebunan ini. Kelihatannya kita sejak merdeka pun belum berhasil membangun satu mekanisme dan sinergi di dalam perekonomian kita. Sehingga yang terjadi, perkebunan itu kental dengan standar dan skala usaha rakyat," tutur Darmin.

"Kita belum atau tidak berhasil membangun mekanisme dan sinergi yang mendukung riset. Yang kemudian pasar bisa bekerja di situ. Terus terang kita ini terjebak dengan semuanya harus program pemerintah. Harus pakai proyek pemerintah. Negeri ini enggak akan sanggup untuk itu," tambahnya.

Untuk itu diharapkan adanya inovasi atau pengembangan teknologi guna menjawab permasalahan produktivitas sektor ini, tidak hanya mengandalkan pembagian bibit secara gratis kepada masyarakat. Jika hal tersebut tidak diperhatikan secara seksama khususnya perkebunan rakyat, maka tidak menutup kemungkinan sektor perkebunan akan mengalami penurunan produksi atau kontribusi terhadap kesejahteraan petani.

"Dengan kegiatan riset yang disubsidi barangkali, sehingga harganya terjangkau oleh rakyat. Ini kunci yang pertama. Tanpa kelembagaan dan mekanisme yang menghasilkan bibit yang baik, massal, bukan hanya di tempat tertentu saja. Makanya market yang harus menjalankan itu sebenarnya. Kita harus mengubah paradigma kita. Saya sangat tidak percaya rakyat harus menunggu memperoleh bagi-bagi bibit gratis," pungkasnya. (dna/dna)