Follow detikFinance
Kamis 09 Mar 2017, 12:08 WIB

Pengembangan Kebun Sawit RI Hadapi Masalah Lahan Hingga Pembiayaan

Hendra Kusuma - detikFinance
Pengembangan Kebun Sawit RI Hadapi Masalah Lahan Hingga Pembiayaan Foto: Hendra Kusuma/detikFinance
Jakarta - Pemerintah bersama pengusaha dan perbankan mencari solusi bagi para petani kelapa sawit agar mudah mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan dan mendapat kepastian hukum atas lahan pekebun kelapa sawit.

Masalah ini dibahas dalam acara FGD (Focus Group Discussion) Kebijakan Akselerasi Pembiayaan dan Kepastian Hukum atas Lahan Pekebun Kepala Sawit Dengan Pola Kemitraan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan, dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang.

Dirjen Perkebunan Bambang mengatakan, pencarian solusi bagi para pekebun kelapa sawit karena masih adanya persoalan yang di hadapi para petani kelapa sawit.

"Inisiasi FGD ini berawal dari pertemuan Pak Dirut Mandiri dengan Pak Menko dan Pak ATR membahas soal kendala yang dihadapi petani sawit, lalu persoalan kepastian lahan usaha kelapa sawit," kata Bambang.

Bambang menyebutkan, terdapat 4,7 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit yang masih belum dioptimalkan, di mana rata-rata produksi hanya sebesar 4 ton per hektar.

"Potensinya bisa diangkat antar 8-10 ton per hektar," tambahnya.

Oleh karena itu, kata Bambang, FGD kali ini fokusnya mengatasi persoalan yang dihadapi para petani kelapa sawit, seperti akses perbankan dan kepastian hukum lahan perkebunannya.

" Tujuan FGD ini fokus untuk mengatasi persoalan petani terhadap akses bank dan kepastian lahan, dari 4,7 juta lahan sawit ada 1,7 juta terindikasi lahan," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan melakukan sinkronisasi peraturan perundangan yang memungkinkan petani mendapatkan akses pembiayaan yang bersumber dari APBN dan BPDP-KS serta percepatan proses sertifikasi lahan.

Sofyan menyatakan, pemerintah akan menindaklanjuti hasil FGD ini sebagai bahan perumusan kebijakan guna meningkatkan produktivitas industri sawit nasional. Misalnya, terkait dengan persoalan kepemilikan lahan, Kementerian ATR/BPN akan membantu memproses kepastian status lahan kebun sawit pekebun plasma dan swadaya yang berada di kawasan hutan.

"Sebagai penyumbang devisa terbesar ke-2 setelah migas, industri kelapa sawit mendapat perhatian khusus pemerintah karena juga menjadi sandaran hidup jutaan pekebun serta tenaga kerja di industri turunannya," kata Sofyan.

Sementara dari sisi perbankan, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Bank Mandiri berkomitmen mendukung berbagai kebijakan dan aturan baru yang akan dikeluarkan pemerintah terkait upaya optimalisasi kesejahteraan pekebun kelapa sawit. Salah satunya, melalui program pembiayaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam mendukung pertumbuhan industri sawit nasional.

"Bank Mandiri telah lama terlibat dalam pendanaan bagi pengembangan industri sawit nasional. Hingga saat ini, outstanding kredit di sektor perkebunan kelapa sawit (on farm) mencapai Rp 48,97 triliun atau sebesar 8,54% dari portofolio kredit Bank Mandiri, dengan kualitas kredit yang sangat baik," kata pria yang akrab disapa Tiko.

Tiko menambahkan, pihaknya juga telah mengimplementasi program pembiayaan kepada pekebun plasma binaan dengan pola kemitraan bersama perusahaan sawit berskala besar.

"Pola kemitraan ini cukup efektif untuk membantu pekebun mendapatkan akses pendanaan jangka pendek," tandasnya. (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed