Follow detikFinance
Selasa 11 Apr 2017, 18:44 WIB

Ini Jurus Menperin Berantas Ponsel Ilegal

Hendra Kusuma - detikFinance
Ini Jurus Menperin Berantas Ponsel Ilegal Ilustrasi Foto: Vjeran Pavic/The Verge
Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ikut berperan aktif dalam menghambat impor dan memberantas peredaran telepon seluler (ponsel) ilegal sebagai upaya untuk melindungi industri dan keamanan konsumen dalam negeri.

Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah memantau seluruh ponsel dengan proses wajib pendaftaran tipe dan nomor identitas produknya.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Dia menyebutkan, minimalisir impor handphone ilegal dan juga peredarannya dimulai dari pemeriksaan nomor yang tercantum pada International Mobile Station Equipment (IMEI) di dalam perangkat ponsel.

"Itu dengan IMEI, IMEI itu hampir sama dengan nomor kerangka mobil atau nomor engine sehingga setiap telepon ada semacam nomor sasis yang dipakai untuk kontrol. Jadi yang dikontrol bukan kontennya, tapi unitnya. Sehingga fisiknya kita bisa tahu mana yang produksi dalam negeri, mana yang impor, mana yang ilegal," kata Airlangga.

Menurut Airlangga, telepon selular yang ilegal sudah pasti merugikan negara dengan menghilangkan pendapatan negara.

"Karena kalau ilegal kan bea masuknya 0, jadi negara kehilangan PPN impor, kalau yang di dalam negeri kan penjualan dari dalam negeri ada PPN, kalau impor ada PPN juga. Kalau selundupan kan enggak ada PPN. Nah dengan demikian kita bisa lacak," jelasnya.

Dia mengungkapkan, kerugian negara akibat impor telepon ilegal diperkiran mencapai US$ 10 juta per tahun. Pasalnya, produksi telepon genggam dalam negeri mencapai 30 juta unit per tahun. Sedangkan impor resminya sekitar 15-20 juta unit.

"Ya sisanya masih ada yang ilegal. Jadi pendapatan negara yang hilang itu bisa sampai US$ 10 juta per tahun," ungkapnya.

Mantan anggota DPR ini menuturkan, pemberantasan impor telepon genggam ilegal ini juga harus dicek IMEI yang tertera pada telepon genggam tersebut. Apakah benar IMEI tersebut resmi diterbitkan oleh perusahaan pembuatnya.

"Kalau orang personal bawa ponsel dari luar negeri, beli untuk pribadi lapor ke operator, ponsel saya, nomor ini, nanti diberi waktu berapa bulan, 6 bulan untuk masuk dalam sistem. Kalau dia tidak berani lapor berarti itu selundupan," tutupnya.

Kementerian Perindustrian berperan aktif dalam menghambat impor dan memberantas peredaran telepon seluler (ponsel) ilegal dengan bekerjasama dengan Qualcomm untuk mengidentifikasi ponsel yang akan masuk maupun telah ada di Indonesia.

Kemenperin mencatat, nilai impor ponsel pada 2015 sekitar US$ 2,2 miliar dengan jumlah 37,1 juta unit ponsel, menurun menjadi US$ 773,8 juta dengan jumlah 18,4 juta unit. Sedangkan, untuk jumlah produksi ponsel di dalam negeri sebesar 24,8 juta unit pada 2015, naik menjadi 25 juta unit pada 2016.

Saat ini telah berdiri sebanyak 17 manufaktur dalam negeri yang mampu merakit produk telepon seluler, komputer genggam (handheld) dan komputer tablet, antara lain PT Satnusa Persada, PT Aries Indo Global, PT Bangga Teknologi Indonesia, PT Haier Electrical Appliances, PT Selalu Bahagia Bersama, dan PT Hartono Istana Teknologi.

Selanjutnya, PT Samsung Electronic Indonesia, PT Panggung Electric Citrabuana, PT Sinar Bintang Nusantara, PT Sentras Solusi Teknologi, PT Maju Express Indonesia, PT Tridharma Kencana, PT Axioo Indonesia, PT Adireksa Mandiri, PT Adi Pratama Indonesia, PT VS Technology dan PT Vivo Mobile Indonesia. (ang/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed