Follow detikFinance
Jumat 14 Jul 2017, 17:34 WIB

Pemerintah Buka Keran Impor Garam Industri

Muhammad Taufiqqurahman - detikFinance
Pemerintah Buka Keran Impor Garam Industri Foto: Muhammad Idris
Jakarta - Pemerintah membuka keran impor garam industri. Setiap perusahaan diberikan langsung izin impor garam sesuai dengan kuota yang dimiliki.

Kesepakatan ini dihasilkan pada rapat di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2017). Rapat ini dipimpin oleh Wapres Jusuf Kalla (JK) dan dihadiri oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

"Jadi rapat, ini ada persoalan dari impor garam, ini tadi diputuskan bahwa impor garam untuk industri itu tadi sudah disetujui bersama-sama, tadi hadir Menko Perekonomian, Mendag, Menperin, dan Menteri KKP," kata Staff Khusus Wapres Sofjan Wanandi.

"Di situ diputuskan untuk garam industri itu akan diberikan izin untuk mengimpor supaya industri kita bisa berjalan karena kemarin ini ada masalah rekomendasi yang diperlukan dari KKP untuk mengimpor garam semuanya," sambungnya.

Dalam rapat tersebut, juga diputuskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan untuk melakukan izin impor garam langsung. Hal ini dilakukan agar industri dapat mulai mengimpor garam yang diperkirakan stoknya akan habis pada bulan ini.

Namun Sofjan mengaku tidak mengetahui besaran kuota yang akan diberikan ke tiap perusahaan. Di menegaskan impor garam ini untuk kebutuhan industri bukan untuk konsumsi.

"Itu semua kuota diberikan berdasarkan kapasitasnya yang sudah dihitung oleh Menperin, saya nggak tahu karena itu perincian industri yang memakai itu lain-lain. Ada yang besar, ada yang kecil. dan ini sedang dicari jalan juga untuk garam industri itu," terangnya.

Untuk sementara, wewenang impor garam industri akan diberikan kepada Menteri Perdagangan dari Menteri KKP. Wewenang impor ini diberikan untuk setahun ke depan.

"Jadi itu diberlakukan rekomendasi itu diserahkan selama setahun diberikan Menteri KKP kepada Mendag supaya tidak menganggu investasi yang ada di Indonesia," ucapnya.

"Pak Mendag akan memberikan izin itu karena rekomendasi itu dikeluarkan paling telat Senin," tegas Sofjan. (fiq/hns)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed