Nyonya Meneer Pailit, Menperin: Urusan Bisnis Pemerintah Tak Ikut Campur

Jakarta - Perusahaan jamu Nyonya Meneer saat ini tengah menjadi sorotan menyusul putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga (PN) Semarang lantaran tidak bisa membayar utang kreditur sebesar Rp 7,04 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengaku, permasalahan yang terjadi pada Nyonya Meneer merupakan permasalahan korporasi internal, sehingga pemerintah tidak bisa ikut campur.

Yang bisa dilakukan pemerintah, lanjut dia, adalah menciptakan iklim usaha yang sehat agar setiap pengusaha bisa berbisnis dengan standar yang sama.

"Artinya pemerintah enggak menyelamatkan atau membail out korporasi rugi. Yang penting bagi kami kan menciptakan iklim (usaha). Perkara perusahaan memperoleh untung atau rugi, pemerintah tidak ikut campur," ungkap Airlangga di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Lebih lanjut, Airlangga pun menyambut baik upaya penyelamatan Nyonya Meneer yang dilakukan mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Dengan tindakan penyelamatan tersebut, maka akan memberi peluang kembali bagi Nyonya Meneer untuk berkembang lebih maju.

"Kita kan belum tahu terms-nya Pak Gobel gimana, itu b to b (bisnis to bisnis). Kami melihatnya itu diselesaikan secara bisnis to bisnis, bagus saja. Tapi kan pemerintah tidak ikut campur," ujarnya.

Di sisi lain, Airlangga menilai pertumbuhan industri jamu saat ini masih cukup baik, sekitar 7-8%. Menurutnya kondisi industri jamu sendiri tidak mengalami permasalahan berarti.

"Industri jamu tumbuhnya 8%, 7 koma sekian (persen) lah, industrinya enggak ada masalah. Nyonya meneer kan pailit karena putusan pengadilan. Dia tidak menyelesaikan kewajiban kan dipailitkan, kalau enggak bisa menyelesaikan kewajiban kan pemerintah tidak bisa campur tangan," jelasnya. (dna/dna)