Follow detikFinance
Rabu 16 Aug 2017, 15:22 WIB

Di Hadapan Jokowi, Ketua MPR Cerita Pedagang Ngeluh Garam Langka

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Di Hadapan Jokowi, Ketua MPR Cerita Pedagang Ngeluh Garam Langka Foto: Dok MPR
Jakarta - Dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD, Rabu (16/8/2017), Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menceritakan soal langkanya garam. Sidang tahunan ini dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Menurut Zulkifli, saat berkunjung ke Pasar Sentral di Medan, Sumatera Utara, ia mendengar keluhan pedagang sembako soal langkanya garam. Bukan cuma langka, harganya juga mahal.

"Pak Ketua MPR, omzet agak turun, apalagi harga garam. Dulu harganya Rp 4.000 per pak. Sekarang Rp 8.000 tapi garamnya langka. Itu kata Ibu Zubaidah di Medan," ujar Zulkifli dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD, Rabu (16/8/2017).

Zulkifli berharap pemerintah bisa mengatasi kelangkaan dan mahalnya garam sehingga tak menjadi persoalan yang berlarut-larut. Sebagai informasi, untuk mengatasi masalah kelangkaan tersebut, pemerintah sudah mengimpor 75.000 ton garam dari Australia.

Tugas impor tersebut diserahkan ke BUMN PT Garam. Sekretaris Perusahaan PT Garam, Hartono, mengatakan saat ini tercatat sudah ada 52.500 ton garam impor yang masuk dari total kuota impor yang diberikan untuk kebutuhan bahan baku garam konsumsi.

"Hari Sabtu jam 3 dini hari datang lagi garam sebanyak 27.500 ton lewat Tanjung Perak (Surabaya). Jadi kalau tanggal 10 (Agustus) lalu sudah masuk 25.000 ton. Jadi totalnya sekarang yang masuk 52.500 ton," kata Hartono kepada detikFinance, Minggu (13/8/2017).

Menurut dia, garam impor pengapalan terakhir dari Australia akan datang pada 21 Agustus mendatang sebanyak 22.500 ton lewat Pelabuhan Belawan di Medan. Sebelumnya, garam impor pertama kali masuk sebanyak 25.000 ton melalui Pelabuhan Ciwandan, Banten.

"Jadi ada 3 lokasi untuk kedatangan garam impor 75.000 ton ini, pertama Banten, kedua Tanjung Perak, ketiga di Belawan. Karena sesuai hasil ratas, arahnya pintu masuknya melewati 3 pelabuhan. Kita hanya ikuti pemerintah," terang Hartono. (hns/dna)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed