Selasa, 29 Agu 2017 12:03 WIB
Dari 11 Juta Hektar Lahan Sawit RI, Baru 16% yang Penuhi Standar
Foto: Reno Hastukrisnapati Widarto
Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, masih banyak sekali perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang belum memenuhi standar sesuai dengan sertifikat pengelolaan sawit berkelanjutan atau ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System).
Dirjen Perkebunan Kementan, Bambang, mengatakan dari 11,9 juta hektar lahan sawit di Indonesia, baru 16,7% saja yang sudah bersertifikat ISPO. Banyak
"Capaian kita baru 14% untuk ISPO. Setelah penyerahan sertifikasi hari ini jadi 16,7%. Salahnya bukan di sekretariat, tetapi karena persyaratan yang memang harus banyak dipenuhi. Kita targetnya harus ISPO semua," kata Bambang saat penyerahan 40 sertifikat ISPO di Kementan, Jakarta, Senin (29/8/2017).
Menurut dia, sertifikasi ISPO perlu dilakukan sebagai cara agar minyak sawit Indonesia bisa lebih diterima di pasar ekspor. Sekaligus menunjukkan bahwa perkebunan sawit Indonesia dikelola secara berkelanjutan.
"Supaya pasar luar negeri bisa menghargai produk sawit kita. Jika sudah ISPO, saya kira tidak ada yang mengatakan bahwa sawit kita tidak baik," ujar Bambang.
Lanjut dia, penerapan ISPO sendiri sebagai langkah Indonesia menghadapi tudingan-tudingan negatif yang dialamatkan kepada sawit Indonesia, dari isu perusakan hutan hingga pelanggaran hak asasi manusia.
"Ini upaya menunjukkan bahwa di ISPO ini menandakan kita tidak merusak lingkungan, tidak melibatkan tenaga kerja di bawah umur, tidak menggunakan pekerja ibu hamil, dan tata kelola perkebunan sawit dengan agriculture yang baik," ungkap Bambang.
Hari ini saja, pihaknya memberikan sertifikat ISPO pada 40 perusahaan. Tambahan sertifikasi menjadikan lahan yang sudah bersertifikat menjadi 16,7% dari sebelumnya 14% lahan. (idr/dna)
Dirjen Perkebunan Kementan, Bambang, mengatakan dari 11,9 juta hektar lahan sawit di Indonesia, baru 16,7% saja yang sudah bersertifikat ISPO. Banyak
"Capaian kita baru 14% untuk ISPO. Setelah penyerahan sertifikasi hari ini jadi 16,7%. Salahnya bukan di sekretariat, tetapi karena persyaratan yang memang harus banyak dipenuhi. Kita targetnya harus ISPO semua," kata Bambang saat penyerahan 40 sertifikat ISPO di Kementan, Jakarta, Senin (29/8/2017).
"Supaya pasar luar negeri bisa menghargai produk sawit kita. Jika sudah ISPO, saya kira tidak ada yang mengatakan bahwa sawit kita tidak baik," ujar Bambang.
Lanjut dia, penerapan ISPO sendiri sebagai langkah Indonesia menghadapi tudingan-tudingan negatif yang dialamatkan kepada sawit Indonesia, dari isu perusakan hutan hingga pelanggaran hak asasi manusia.
"Ini upaya menunjukkan bahwa di ISPO ini menandakan kita tidak merusak lingkungan, tidak melibatkan tenaga kerja di bawah umur, tidak menggunakan pekerja ibu hamil, dan tata kelola perkebunan sawit dengan agriculture yang baik," ungkap Bambang.
Hari ini saja, pihaknya memberikan sertifikat ISPO pada 40 perusahaan. Tambahan sertifikasi menjadikan lahan yang sudah bersertifikat menjadi 16,7% dari sebelumnya 14% lahan. (idr/dna)
