Follow detikFinance
Selasa 29 Aug 2017, 17:34 WIB

Cara Kementan Tertibkan Kebun Sawit yang Terobos Kawasan Hutan

Muhammad Idris - detikFinance
Cara Kementan Tertibkan Kebun Sawit yang Terobos Kawasan Hutan Foto: Danu Damarjati/detikcom
Jakarta - Perkebunan sawit di Indonesia kerap kali tumpang tindih di berbagai daerah. Banyak perkebunan sawit yang dibuka di areal yang ternyata masuk sebagai kawasan hutan yang terlarang untuk digarap.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Bambang, mengatakan pemerintah memang tengah merapikan perkebunan sawit yang bersinggungan dengan kawasan hutan. Hal ini sejalan dengan target sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System), yang mana mensyaratkan lahan sawit haruslah clean and clear. Artinya, tidak tumpang tindih dengan lahan yang peruntukannya bukan untuk lahan sawit.

"Dengan ISPO ini kita mau rapikan dengan ketentuan yang ada. Ada petani sawit buka lahan tapi enggak menyadari kalau itu masuk kawasan (hutan). Adapula karena penetapan kawasan yang kurang tersosialisasi dengan baik di lapangan, atau penetapan kawasan baru sehingga yang tadinya enggak kawasan, sekarang masuk kawasan (hutan)," kata Bambang ditemui di Kementan, Jakarta, Senin (29/8/2017).

Menurut dia, penyelesaian penertiban perkebunan sawit di lahan yang masuk kawasan hutan perlu melibatkan kementerian lain, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

"Kita akan koordinasi dengan K/L lain untuk merapikan ini. Kita rapikan juga persoalan tumpang tindih HGU. Karena banyak petani dia tanam di lokasi yang ternyata harus dihutankan seperti taman nasional," tutur Bambang.

Menurut mantan Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Tenggara ini, ada dua opsi yang bisa dilakukan. Pertama, jika lahan yang masuk hutan tersebut lebih ideal jika diperuntukkan untuk kebun sawit, maka perlu ada pengubahan RTRW kawasan tersebut dari kawasan hutan menjadi perkebunan.

Sebaliknya, jika memang lahan sawit tersebut tetap harus jadi kawasan hutan, maka pemerintah bisa mencarikan lahan pengganti untuk petani sawit.

"Kalau memang tetap harus dihutankan seperti jadi taman nasional, ya kita kembalikan ke fungsi hutan. Kita alokasikan ke lahan yang lain, kita programkan untuk dicarikan lahan di tempat lain," jelas Bambang.

Dirinya tak tahu persis berapa lahan perkebunan sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, baik lahan milik petani sawit ataupun perusahaan sawit.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono, menyebut ada sekitar 900-an perusahaan yang lahannya bersinggungan dengan kawasan hutan.

"HGU yang masuk di kawasan (hutan) pasti tidak akan dapat sertifikat, tumpang tindihnya cuma beberapa hektar dari ribuan hektar. Sekitar 900-an perusahaan dikirimi surat KLHK, karena lahannya tumpang tindih dengan kawasan," tutur Joko. (idr/dna)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed