Follow detikFinance
Sabtu 09 Sep 2017, 16:47 WIB

Paguyuban Pelinting Rokok Tolak Kenaikan Cukai Tahun Depan

Enggran Eko Budianto - detikFinance
Paguyuban Pelinting Rokok Tolak Kenaikan Cukai Tahun Depan Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto - Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 8,9% di tahun 2018 menuai penolakan dari Paguyuban Mitra Produksi Sigaret-Kretek Indonesia (MPSI). Menurut mereka, kebijakan tersebut bakal memberi efek domino, mulai dari lesunya industri rokok, maraknya rokok ilegal, hingga PHK massal tenaga kerja.

Hal itu dikatakan Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret-Kretek Indonesia (MPSI), Djoko Wahyudi, di sela acara mengaji bareng Cak Nun di MPS Trowulan, Mojokerto.

Paguyuban yang menaungi 38 MPS di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DIY ini menolak rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok yang kabarnya sebesar 8,9% di 2018.

"Pemerintah seharusnya tidak menaikkan cukai rokok dan kami akan berusaha keras agar tidak dinaikkan. Karena kami pasti tidak bisa jual (produk rokok), otomatis target (cukai) yang ditetapkan pemerintah hanya sekadar target," kata Djoko kepada wartawan di lokasi, Sabtu (9/9/2017).

Djoko menjelaskan, kenaikan tarif cukai rokok bakal memberi efek domino terhadap industri rokok dan pendapatan negara. Menurut dia, kenaikkan tarif cukai rokok memaksa MPSI menaikkan harga jual rokok minimal 5% dari harga saat ini.

Harga rokok yang kembali naik akan membuat konsumen mencari alternatif rokok ilegal yang harganya lebih murah.

Dengan begitu, otomatis kapasitas penjualan rokok akan turun sehingga produksi rokok juga akan anjlok sekitar 10%. Padahal, industri rokok sudah mengalami penurunan produksi cukup signifikan dari tahun 2015 sebesar 348 miliar batang menjadi 342 miliar batang di tahun 2016.

"Ancaman PHK sangat jelas kalau kapasitas produksi kami turun. Tahun 2015 kami punya pekerja 2 ribu orang, tahun 2016 terjadi PHK 30% karyawan akibat kenaikan cukai rokok," terangnya.

Selain itu, kata Djoko, kenaikan tarif cukai rokok juga bakal menjadi buah simalakama bagi pemerintah. Bagaimana tidak, saat harga rokok mahal berdampak pada anjloknya penjualan, maka target pendapatan negara dari cukai rokok juga akan sulit tercapai.

"Buktinya di tahun berjalan target (penerimaan kepabeanan dan cukai) Rp 148,2 triliun tak tercapai, kok yang akan datang akan dinaikkan," ungkapnya.

Djoko berharap Badan Kebijakan Fiskal melalui Dirjen Beacukai bersedia berdialog dengan para pelaku industri rokok dan tembakau sebelum menetapkan kebijakan kenaikan tarif cukai rokok 8,9% di tahun 2018.

"Kami juga menyurati DPR untuk meminta audiensi, kami ingin menyampaikan aspirasi ini," tandasnya.

Pemerintah telah menetapkan target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp 194,1 triliun. Salah satu untuk merealisasikan hal tersebut salah satunya dengan menaikan tarif cukai rokok sebesar 8,9%.

Tak Efektif Tekan Prevalensi Rokok

Selain menegejar target penerimaan negara sektor kepabeanan dan cukai, rencana kenaikan tarif cukai rokok sebesar 8,9% di tahun 2018 dilakukan pemerintah untuk menekan prevalensi akibat merokok. Namun, kebijakan itu dinilai kurang efektif dan justru berdampak negatif terhadap mata rantai industri tembakau nasional.

Ketua Umum Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia(AMTI) Budidoyo mengatakan, kebijakan menaikkan tarif cukai rokok 8,9% di tahun 2018 harus dirumuskan pemerintah dengan hati-hati. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak kenaikan tersebut terhadap mata rantai industri tembakau nasional, seperti petani, pekerja, pabrikan, pedagang dan konsumen.

Menurut dia, saat ini lebih dari 6 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada industri tembakau. Meliputi 2 juta petani tembakau dan pekerjanya, 1,5 juta petani cengkih dan pekerjanya, 600 ribu tenaga kerja pabrikan rokok dan 2 juta pedagang rokok.

"Kenaikan harga dan cukai rokok juga harus memperhatikan kondisi industri dan daya beli masyarakat saat ini. Karena kenaikan cukai yang sangat tinggi akan menimbulkan masalah-masalah baru dan menjadi kontraproduktif," kata Budidoyo di sela mengaji bareng Cak Nun di Mitra Produksi Sigaret-Kretek (MPS) Trowulan, Mojokerto, Sabtu (9/9/2017).

Industri hasil tembakau (IHT) nasional, lanjut Budidoyo, saat ini mengalami masa sulit. Kenaikan tarif cukai rokok sebesar 15% di awal 2016 mengakibatkan volume produksi rokok turun dari tahun 2015 sebesar 348 miliar batang menjadi 342 miliar batang di tahun 2016.

"Menurut data Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM), sudah ada 30 ribu pekerja di IHT yang terkena PHK. Padahal, kenaikan cukai pada saat itu berkisar diantara 7-9 % per tahun," ujarnya.

Tak hanya itu, kata Budidoyo, kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi bakal menyuburkan pertumbuhan rokok ilegal. Pasalnya, naiknya tarif cukai otomatis memaksa industri rokok menaikkan harga jual. Saat harga rokok tak terjangkau, maka konsumen akan beralih ke rokok ilegal yang harganya lebih murah karena tak kena cukai, PPn dan PPh.

Menurut dia, berdasarkan hasil studi beberapa universitas nasional, dengan tarif cukai saat ini, perdagangan rokok ilegal mencapai angka 11,7% dari produksi nasional. "Hal ini tentu kontraproduktif dengan upaya pengendalian konsumsi rokok, peningkatan penerimaan negara, dan perlindungan tenaga kerja yang dicanangkan pemerintah selama ini," terangnya.

Oleh sebab itu, tambah Budidoyo, menaikkan tarif cukai rokok bukan solusi yang efektif untuk menekan prevalensi akibat merokok di Indonesia.

"Edukasi publik dan kampanye mengenai bahaya merokok lebih diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini memerlukan peran serta semua pihak, baik pemerintah, pelaku industri, orang tua, pendidik, dan masyarakat secara umum," tandasnya.

Pemerintah telah menetapkan target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp 194,1 triliun. Salah satu untuk merealisasikan hal tersebut dengan menaikan tarif cukai rokok sebesar 8,9%. Kenaikan tarif cukai rokok juga dilihat dari beberapa masukan dari kelompok yang pro kesehatan, penerapan cukai dijadikan modal pengendalian konsumsi rokok. (ang/ang)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed