Follow detikFinance
Senin, 08 Jan 2018 21:25 WIB

Darmin Gelar Rakor Bahas Kelapa Sawit, Ini Dia Hasilnya

Puti Aini Yasmin - detikFinance
Foto: dok. detik Foto: dok. detik
Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution, menggelar rapat soal kelapa sawit. Hadir dalam pertemuan itu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah pertemuan tingkat menteri, Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Pertemuan itu ditunda karena ada dokumen yang perlu disiapkan.

"Oh iya untuk pertemuan tanggal 11-12 (CPOPC) karena saya tadi banyak urusan yang lain, urusan pilkada. Tanggal 11-12 kita mengusulkan menyampaikan bahwa kita minta ditunda aja dulu," kata Enggartiasto di Jakarta, Senin (8/1/2018).

"Ya karena ada beberapa catatan yang harus kita mintakan, daripada kita datang pertemuan tapi kita belum siap," sambungnya.

Sementara itu, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menjelaskan penundaan rapat CPOPC karena ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Misalnya seperti persoalan pengembalian tujuan dari CPOPC.

"Ada hal-hal yang masih perlu diklarifikasi seperti soal pembicaraan mengenai mengembalikan ke tujuan semula bentuknya dari CPOPC lebih ke titik beratkan ke demand management jadi tidak meluas ke hal-hal yang bersifat policy di internal masing-masing," tuturnya.

"Mendorong juga mempercepat penggunaan mandatory untuk B20, Malaysia kan masih B5 lebih banyak kesitu lah. Ya ada peran yang nggak seimbang dari Indonesia dan Malaysia. Di CPOPC nantinya akan ada penyetaraan standard," lanjut Panggah.

Darmin Nasution menambahkan penundaan rapat tersebut dilakukan terkait Malaysia menunda ekspor kelapa sawitnya sejak Januari hingga Maret.

"Ya memang setelah memperhatikan Malaysia itu men-suspand ekspornya untuk kelapa sawit selama 3 bulan dari Januari sampai Maret. Ya kita kelihatannya ada hubungan sama pemilu di sana dan kita ya meminta apa hal seperti itu dibicarakan terlebih dahulu. Sampai ya mungkin 2 bulan setelah pemilu di sana, pemilu di sana kan Maret," jelasnya.

Sementara itu, Siti Nurbaya menjelaskan pertemuan itu juga membahas aturan pelepasan 20% lahan perkebunan untuk masyarakat.

"Tadi kita bahas tentang regulasi terkait dengan kewajiban dari 20% perizinan untuk masyarakat. Jadi gini kalau dia dapat izin pelepasan kawasan hutan misalnya untuk kebun karet atau kebun sawit atau apa, maka 20% nya itu untuk masyarakat di aturannya," ungkap Siti.

Menurut Siti, aturan itu akan diselaraskan dengan kebijakan Kementerian Pertanian soal perkebunan.

"Enggak sejalan malah mau diselaraskan karena 20% adalah areal perkebunan secara keseluruhan kalau pengertian 20% kehutanan itu adalah 20% areal konsesi yang diizinkan. Jadi bedanya yang satu manajemen plasma approachnya pertanian, kita approachnya teritori," pungkasnya. (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed