Follow detikFinance
Kamis, 11 Jan 2018 15:50 WIB

Menperin Dikabarkan Kena Reshuffle, Ini PR Tersisa hingga 2019

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Foto: Lamhot Aritonang Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal menggelar reshuffle alias perombakan di Kabinet Kerja dalam waktu dekat. Kabarnya, Salah satu posisi yang dirombak adalah Menteri Perindustrian (Menperin).

Saat ini, posisi Menperin diisi Airlangga Hartarto yang juga menjabat Ketua umum Partai Golkar. Nah, jika Airlangga jadi diganti, apa saja tugas bagi Menperin pengganti Airlangga selama 2 tahun ke depan?

"Di tengah perlambatan ekonomi kita, salah satu sektor yang kita butuhkan untuk bisa akselerasi capai target pertumbuhan ekonomi 5,4% itu adalah sektor industri. Artinya industri ini butuh orang-orang yang tidak hanya sekedar paham, tapi punya waktu yang cukup untuk mengurus sektor ini," kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati kepada detikFinance saat dihubungi di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Enny mengatakan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) harus mampu fokus menggenjot sektor industri yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lainnya. Misalnya saja industri berbasis agro.

"Karena kalau nanti kita bilang pasarnya besar tapi ternyata kita enggak punya competitiveness, itu susah," ujarnya.

"Yang pasti misalnya industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki. Ini sudah pernah teruji dan kita punya daya saing di situ. Kalau sekarang punya persoalan dan kendala, itu yang harus diselesaikan termasuk di industri-industri agro," tambahnya.

Selain itu terkait kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Jangan sampai kebijakan ini malah menurunkan daya saing perindustrian Indonesia.

"Karena kalau hanya yang penting kandungan lokal tinggi, tapi daya saing rendah, harganya mahal, industri hilirnya malah jadi enggak kompetitif. Jadi ini harus ada kecermatan untuk mengkalkulasi itu," ucap dia.

Selain itu, eksekusi paket kebijakan ekonomi di lapangan juga masih sangat lemah. Hal ini kata dia karena tidak ada koordinasi dan sinergi antar kementerian.

"Memang paket-paket itu masih banyak yang berhenti di komitmen. Persoalan-persoalan di industri sebagian besar terkait dengan kementerian lainnya. Misalnya ketersediaan energi yang efisien, insentif fiskal di Kemenkeu, persoalan mengenai infrastruktur di PU," paparnya. (eds/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed