Follow detikFinance
Jumat 02 Feb 2018, 21:04 WIB

Pemerintah Ingin Impor Garam, Ini Catatan Kadin

Trio Hamdani - detikFinance
Pemerintah Ingin Impor Garam, Ini Catatan Kadin Foto: Kiagoos Auliansyah/grafis
Jakarta - Pemerintah diminta memastikan betul berapa kebutuhan nasional ketika memutuskan untuk impor garam. Dalam hal ini, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti perbedaan data antar kementerian dalam menentuka kebutuhan garam dalam negeri.

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin impor garam industri 2,37 juta ton untuk 2018. Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan keputusan impor sebanyak 3,7 juta ton.

Sementara, rekomendasi dan estimasi kebutuhan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah 2,2 juta ton. Terkait perbedaan ini, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menganggap akan menimbulkan ketidakpastian ketika mengeluarkan regulasi impor.

"Perbedaan data dapat menimbulkan ketidaktepatan regulasi. Harus ada pengkajian lebih jauh, seberapa besar kebutuhan untuk industri dan seberapa besar kebutuhan untuk konsumsi," katanya dalam Focus Group Discussion di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Dengan mengacu angka yang tepat, diharapkan impor garam tidak berdampak buruk terhadap iklim usaha garam dalam negeri, terutama bagi petani garam.

"Jika pemerintah membuka keran impor garam sebaiknya memang disesuaikan dengan kebutuhan, jangan sampai berdampak pada kelangsungan usaha dan menjatuhkan harga di petani garam. Ini yang sebenarnya menjadi perhatian kami," lanjutnya.

Menurut dia dari sisi pendistribusian juga perlu diperhatikan betul agar mampu diserap secara optimal dengan memastikan bahwa dia tepat sasaran.

"Jumlah yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan industri, terutama yang non pangan. Jangan sampai masuk dan beredar di wilayah konsumsi yang selama ini menjadi pasar petani lokal," tambahnya.

Berantas Tengkulak

Terkait impor, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan masih ada masalah dari sisi penyerapan karena ada permainan tengkulak.

"Masalah penyerapan garam rakyat ini tidak boleh ada sentuhan tengkulak. Ini harus jadi perhatian pemerintah untuk dihilangkan karena akan mendistorsi harga. Garam impor juga begitu. Yang impor seharusnya adalah pengusaha yang punya pabrik, industrinya," kata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Agung Kuswandono.

Pasalnya, kata dia masih ada pengusaha yang meminta izin impor yang tujuannya untuk dijual kembali. Aslinya, dia tidak punya perusahaan yang menyerap kebutuhan garam industri tersebut.

"Ini kan menambah layer distribusi. Otomatis harga akan terpengaruh dan terjadi masalah. Jadi sebetulnya masalahnya sederhana. Kalau tengkulak kita hilangkan, pemain impor ini kita hilangkan, beres udah," ujarnya.

Namun dia tidak memiliki data terkait peredaran tengkulak berkedok industri ini. Pasalnya wewenang tersebut ada di Kementerian Perindustrian.

"Katanya ada perusahaan yang diberikan kuota impor padahal dia tidak punya industri. Menurut saya sudah enggak bener. Kan tinggal kita cek kamu usaha apa? makanan, minuman, pabrik di mana. Data itu semua ada di perindustrian," paparnya.

Dengan impor ini, efeknya juga bisa mengarah kepada terbenturnya kebutuhan garam industri dan garam konsumsi.

"Jangan diberi kepada yang sifatnya di tengkulak ini. Kalau terjadi, seperti tahun demi tahun, tiap ada impor selalu muncul masalah dibenturkan garam rakyat dengan garam impor," tambahnya. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed