Follow detikFinance
Rabu 07 Feb 2018, 19:55 WIB

45% Kebutuhan Baja Dalam Negeri Masih Impor

Fadhly F Rachman - detikFinance
45% Kebutuhan Baja Dalam Negeri Masih Impor Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Indonesia masih belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan logam dasar, seperti baja. Saat ini, jumlah produksi baja dalam negeri diketahui baru sekitar 55%, dan sisanya ditutup lewat impor.

Hal itu diungkapkan oleh sejumlah pelaku industri baja dan logam yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Pelaku industri mengakui produksi dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan.

"Porsinya sudah menurun ya, dulu itu kita impornya 55%, produksinya 45%. Kan sekarang udah kebalik nih, 2016-2017 impornya sudah menurun ya, jadi 45%, produksinya 55%" kata Senior Vice Presiden Head of Marketing Krakatau Steel, Bimakarsa Wijaya, di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Bimakarsa mengatakan, jumlah kebutuhan baja nasional meningkat setiap tahunnya. Pada 2016 lalu kebutuhan dalam negeri sebanyak 12,7 juta ton, dan tahun 2017 diperkirakan sebanyak 13,4 juta ton.

"Kalau untuk 2018, kalau pertumbuhan 6-7%, jatuhnya di 14 juta ton. Kita harapkan jangan lebih dari 50% impornya," kata dia.

Dia mengatakan ada sejumlah hal yang membuat baja masih diimpor, antara lain seperti masalah harga yang lebih murah dibanding produksi. Walaupun sebenarnya, industri masih bisa memproduksinya sendiri.

"Ada impor-impor yang tidak bisa kita produksi, di bagian tengah (midstream) bisa diproduksi tapi tetap impor, itu faktor costnya, karena lebih murah. Terurama wire road untuk paku-paku, kawat, itu kan sebetulnya bisa, tapi China lebih murah. Lalu untuk konstruksi, seperti beton, itu lebih pilih impor, karena lebih murah," kata dia.

Sementara itu, Co-Chairman Asosiasi Besi dan Baja Indonesia (The Indonesian Iron and Steel Association/IIASA), Purwono Widodo, menjelaskan bahwa industri baja memang tidak menolak impor karena produksi dalam negeri yang tidak mencukupi. Namun, menurut dia, idealnya impor baja tak lebih dari 30%.

"Tonasenya harusya enggK boleh lebih dari 30%, kalau lebih dari itu enggak balance, artinya dikuasai impor, minimal 10% sudah normal. Kayak sekarang sudah 45% itu sebenarnya enggak mandiri," kata Purwono.

Oleh sebab itu, dia meminta kepada pemerintah untuk bisa menangani permasalahan impor baja ini. Hal itu agar industri baja bisa menjadi lebih berkembang.

"Yang kita minta kepada pemerintah adalah perlindungan terhadap unfare-nya, jadi kalau kita kan carbon steel, ya harusnya impor carbonsteel, harga internasional kita tahu kan, jadi harusnya kalo mau bayar biaya masuk ya bayar saja," tuturnya. (eds/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed