Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 20 Mar 2018 11:16 WIB

Wewenang Susi soal Impor Garam Industri Dicabut, Ini Reaksi Pengusaha

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Mei Amelia Foto: Mei Amelia
Jakarta - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan restu menghilangkan hak rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam persoalan impor garam industri disambut baik oleh para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPG).

Ketua AIPGI Tony Tanduk mengatakan hak rekomendasi impor garam industri sudah memang sudah sepantasnya berada di bawah Menteri Perindustrian.

"Dari aspek bahan baku, Kemenperin pembina yang tahu. Kalau KKP itu kan garam itu sebagai pasokan dari sisi suplai, seyogyanya hanya mengatur soal pasokan atau kemampuan suplainya garam. Bukan kebutuhan, artinya dikombinasikan, bisa cocok antara suplai dan demand," kata Tony saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (20/3/2018).


Dia menilai pelaku industri membutuhkan jaminan tidak hanya dari sisi bahan baku saja, melainkan dari infrastruktur lainnya seperti ketenagalistrikan, jalan dan lainnya. Hal itu, tentu diketahui langsung oleh Kementerian Perindustrian.

"Jadi kalau kewenangan memang harus ke pembina industri yaitu Kementerian Perindustrian," tambah dia.

Dengan beralihnya hak rekomendasi untuk impor garam industri ke Menteri Perindustrian, Tony mengharapkan ada percepatan penyediaan bahan baku. Sebab, belakangan ini sudah ada laporan soal pabrik yang berhenti beroperasi karena kekurangan atau tidak lagi memiliki stok garam khusus industri.



"Kalau pengalihan itu diharapkan memperlancar, karena selama ini pembina industri kementerian industri, dan Kemenperin itu yang tahu persis itu mereka soal industri, kapan industri butuh bantuan, butuh disupport, mendapatkan percepatan, dan yang tahu Kemenperin," tutup dia.

Diketahui, Presiden Jokowi telah memberi restu pengalihan hak rekomendasi khusus impor garam industri dari Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Perindustrian. Restu tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) yang dalam proses diundangkan di Kementerian Hukum dan Ham. (zlf/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed