Follow detikFinance
Senin, 21 Mei 2018 17:27 WIB

Warga Minta Ganti Tanah, Bupati Belum Beri Izin Lahan Garam di NTT

Puti Aini Yasmin - detikFinance
Foto: Suparno Foto: Suparno
Jakarta - PT Garam (persero) berencana memperluas luas lahan sebesar 225 hektar (ha) di Kupang, Namun Hak Guna Usaha (HGU) belum disetujui oleh Bupati Kupang Ayub Titu Eki.

Ayub belum bisa menyetujui HGU untuk PT Garam karena masyarakat tidak mau kompensasi diberikan dalam bentuk uang. Masyarakat ingin lahan tersebut diganti dengan tanah.

"Tanya masyarakat, karena masyarakat di sana prinsipnya tidak mau jual tanah. Tadinya masyarakat mau dikasih uang, tapi tanah sekarang kan begitu. Di sana kalau masalah tanah adik-kakak kandung bisa baku bunuh karena mereka anggap tanah itu bagian dari hidup mereka," kata Ayub di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Senin (21/5/2018).


"Ya itu masalah di HGU itu yang jadi persoalan stastusnya itu yang tidak jelas di situ. Kalau mau diselesaikan harus diselesaikan dengan masyrakat," sambungnya.

Direktur Operasional PT Garam, Hartono, mengatakan saat ini ada 225 hektar (ha) yang terdiri dari 75 hektar berada di desa Bipolo dan 150 di desa Nunkurus yang menjadi permasalahan saat ini.


"Pembahasan terkait HGU tunggu izin dari bupatinya. Luasnya 225 hektar, di Bipolo 75 hektar dan 150 hektarnya di Nunkurus," jelasnya.

Hartono menambahkan lahan seluas 75 hektar saat ini masih digunakan masyarakat untuk perikanan. Sementara lahan 150 hektar masih terlantar (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed