Jumat, 23 Nov 2018 16:12 WIB
Pemerintah Bisa Lepas 100% Kepemilikan di Merpati?
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mengkaji pelepasan saham (privatisasi) pemerintah di PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Hal ini sebagai kelanjutan dari diterimanya proposal perdamaian antara Merpati dan kreditur.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerahkan kajian itu ke Kementerian BUMN.
"Kemenkeu serahkan ke kita, privatisasi intinya," kata Aloysius di Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Dia menyebut pemerintah bisa melepas saham tersebut seluruhnya alias sampai 100%.
"Iya, bisa sampai seluruhnya kan ada valuasinya," katanya.
Meski begitu, Aloy mengatakan, dirinya masih mempelajari putusan perdamaian tersebut, serta mempelajari kemampuan investor.
Investor yang akan menyuntik Merpati ialah PT Intra Asia Corpora. Perusahaan ini bakal memasukan modal sebesar Rp 6,4 triliun.
"Kita pelajari homologasinya. Kalau di situ sudah diikat. Kan dulu sudah ditawarkan juga. Kalau itu memang sudah mengikat, kita rundingkan yang ada dulu karena dia kan sudah menangkan itu. Tapi kita harus lihat kemampuannya bener nggak," terang Aloysius.
Dia menuturkan, keputusan privatisasi ini akan diputuskan oleh tim privatisasi. Tim ini akan segera dibentuk.
"Setelah tim terbentuk," tutup Aloysius.
Tonton juga 'Kata Menhub, Begini Syarat Merpati Bisa Terbang Lagi':
(hns/hns)
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerahkan kajian itu ke Kementerian BUMN.
"Kemenkeu serahkan ke kita, privatisasi intinya," kata Aloysius di Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (23/11/2018).
"Iya, bisa sampai seluruhnya kan ada valuasinya," katanya.
Meski begitu, Aloy mengatakan, dirinya masih mempelajari putusan perdamaian tersebut, serta mempelajari kemampuan investor.
Investor yang akan menyuntik Merpati ialah PT Intra Asia Corpora. Perusahaan ini bakal memasukan modal sebesar Rp 6,4 triliun.
"Kita pelajari homologasinya. Kalau di situ sudah diikat. Kan dulu sudah ditawarkan juga. Kalau itu memang sudah mengikat, kita rundingkan yang ada dulu karena dia kan sudah menangkan itu. Tapi kita harus lihat kemampuannya bener nggak," terang Aloysius.
Dia menuturkan, keputusan privatisasi ini akan diputuskan oleh tim privatisasi. Tim ini akan segera dibentuk.
"Setelah tim terbentuk," tutup Aloysius.
Tonton juga 'Kata Menhub, Begini Syarat Merpati Bisa Terbang Lagi':
(hns/hns)
