Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 29 Nov 2018 22:45 WIB

Bagaimana Kondisi Industri Telekomunikasi RI? Ini Kata Bos Indosat

Danang Sugianto - detikFinance
Foto: Dok. Indosat Ooredoo Foto: Dok. Indosat Ooredoo
Jakarta - PT Indosat Tbk meminta pemerintah agar lebih mengatur industri telekomunikasi, sebab persaingan di industri ini dinilai sudah tidak sehat.

Direktur Utama Indosat Chris Kanter menjelaskan saat ini persaingan di industri telekomunikasi sudah banyak perebutan konsumen dengan cara banting harga. Menurutnya hal itu sudah tidak sehat dalam persaingan bisnis.

"Banting-bantingan harga seperti yang terjadi sekarang semua pihak dirugikan. Kalau sudah banting-bantingan harga revenue terganggu dan pasti ekspansinya terbatas," ujarnya kepada detikFinance, Kamis (29/11/2018).


Menurut Chris persaingan dengan banting harga tidaklah adil, sebab hanya mereka yang memiliki modal yang kuat yang bisa bertahan. Sementara pelaku industri telco yang kecil tentunya harus ikat pinggang. Imbasnya, ekspansi di industri telekomunikasi semakin lama akan semakin kecil.

"Indosat juga pernah banting harga. Kami bisa siapkan belanja modal US$ 2 miliar untuk 3 tahun ke depan karena pemegang saham kami duitnya banyak," tambahnya.

Untuk mengatasi hal itu, Chris menyarankan pemerintah agar melakukan penertiban. Caranya dengan membuat kelompok atau klasifikasi pelaku industri telco dari sisi modal, seperti halnya yang terjadi di industri perbankan.


Sehingga nantinya mereka akan bersaing dengan pelaku yang memiliki kekuatan yang seimbang. Pelaku usaha yang kecil pun tak harus menghadapi pemain besar.

"Ya sepeti bank misalnya ada tier 1, tier 2 dan tier 3. Itu secara otomatis akan saling menjaga dan mengatur. Sehingga tidak adalah satu operator mendominasi," ujarnya.

Menurut Chris jika kondisi industri lebih sehat, maka pelaku usaha di dalamnya juga akan lebih subur. Secara otomatis para perusahaan operator juga akan masif melakukan ekspansi.

"Otomatis kalau sehat perusahan tentu pemerintah akan diuntungkan. Kan untuk frekuensi pemerintah pasti lelang kalau ada yang baru atau kontraknya habis, secara otomatis nilainya akan lebih tinggi. Pemerintah dapat lebih banyak, masyarakat juga akan terlayani dengan baik," tutupnya. (das/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed