Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 29 Jan 2019 18:20 WIB

Luhut Jelaskan Jangan Dikte RI soal Kelapa Sawit

Hendra Kusuma - detikFinance
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan/Foto: Muhammad Ridho Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan/Foto: Muhammad Ridho
Jakarta - Pada hari ketiga kunjungan di Davos pada gelaran World Economic Forum, Kamis (24/1/2019) lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengawalinya dengan memberikan sambutan di sebuah workshop dengan tema Accelerating Partnerships and Actions for Forest.

"Kami sangat terbuka, tapi jangan mendikte kami," pernyataan Luhut di hadapan puluhan peserta internasional seperti Albert Arnold Gore Jr. Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45 pada pemerintahan Presiden Bill Clinton, Presiden Kolombia Ivan Duque Marquez, dan Satya Tripathi selaku Asisten Sekjen PBB untuk program lingkungan.


Luhut menjelaskan, ungkapan jangan mendikte Indonesia ditujukan kepada seluruh negara di dunia, khususnya yang menjegal persoalan minyak kelapa sawit Indonesia.

"Saya jelaskan menyangkut penanganan kelapa sawit karena menyangkut 17,5 juta petani, kami tidak usah diajarkan. Kalau petani menderita itu jadi masalah buat kami karena SDGs nomor satu tentang kemiskinan kami selesaikan dengan program kelapa sawit. Kami juga sudah moratorium, jadi jangan dikte kami," kata Luhut di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

Menurut Luhut, pemerintah Indonesia terbuka terhadap masukannegara lain mengenai minyak kelapa sawit.

"Semua (negara). Kami dengarkan masukan. Kami bukan negara miskin, kami negara kuat. Statement itu ternyata punya dampak," jelas Luhut.

"Sehingga tanggal 12 Maret diatur pertemuan di Jakarta, dengan World Bank, World Economic Forum, International Chambers of Commerce, UNEF, kemudian beberapa lembaga internasional lainnya. Mendengarkan penjelasan kita tentang tiga hal yang saya sebutkan tadi. Mereka mengapresiasi Indonesia membuat kemajuan yang sangat signifikan," tambah dia.


Sebelumnya, kata Luhut, pemerintah Indonesia terbuka terhadap peluang kerja sama, termasuk terhadap saran dan masukan, tapi tidak akan menerima niat dari pihak manapun yang mau mendikte Indonesia.

"Pemerintah Indonesia mau duduk bersama UNEP, World Bank, dan komunitas World Economic Forum untuk mencari tahu apa yang bisa dilakukan bersama," ungkap Luhut.

Menurutnya, pemerintah telah memahami permasalahan terkait kehutanan. "Dan kami bertindak dengan cepat. Presiden Jokowi sudah mengumumkan moratorium lahan sawit," tegasnya.

Melanjutkan sambutannya, Luhut menyatakan bahwa masalah deforestasi harus diselesaikan dengan menemukan titik keseimbangan antara tercapainya kelestarian lingkungan, kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan nasional dan konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan. (hek/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com