Kamis, 21 Mar 2019 15:35 WIB
Kejar Surplus Neraca Dagang, Pemerintah Dorong Ekspor Produk Tembakau
Foto: Luthfiana Awaluddin/detikcom
Jakarta - Pemerintah terus mencari cara mengoptimalisasi ekspor produk-produk dalam negeri demi mengejar perbaikan neraca dagang secara nasional. Salah satu yang mendapat perhatian adalah ekspor produk tembakau.
Pemerintah memberikan apresiasi kepada PT Philip Morris Indonesia (PMID), pemegang saham mayoritas PT HM Sampoerna Tbk(Sampoerna) yang melakukan ekspor perdana rokok premiumnya, Marlboro dan L&M ke pasar Duty Free Jepang. Selama satu tahun ke depan, PMID akan mengekspor sekitar 300 juta batang rokok ke Duty Free Jepang, dan 60 juta batang rokok ke Korea.
"Saya sampaikan apresiasi kepada pimpinan Philip Morris Indonesia yang telah berupaya dan bekerja keras untuk meningkatkan ekspor nasional dalam rangka memperbaiki kinerja dari sisi perusahaan dan juga neraca perdagangan untuk menambah penerimaan negara," kata Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian, Abdul Rochim, Kamis (21/3/2019).
Abdul mengatakan pastinya tidak mudah bagi Philip Morris Indonesia untuk masuk ke Duty Free Jepang. Sebagai produk yang dikenakan cukai, tentunya ada konsekuensi dalam memperdagangkan produk hasil tembakau, terutama pada aspek peraturan.
Alasan utamanya yang menjadi pertimbangan adalah perlindungan konsumen. Hal ini yang tentunya menjadi tantangan bagi industri rokok.
"Kemenperin terus mengawal agar industri ini terus tumbuh karena masih dianggap sebagai industri yang strategis dari sisi penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja," ujarnya.
Pada tahun lalu, nilai ekspor rokok dan cerutu mencapai US$ 931,6 juta. Angka tersebut meningkat dari penerimaan tahun sebelumnya yang sebesar US$ 904,7 juta. Dengan ekspor perdana yang dilakukan PMID ini tentunya akan menambah nilai ekspor dan penerimaan negara.
"Semoga ekspor perdana ini tidak ada kendala sehingga membuka pasar rokok Indonesia di dunia," tuturnya.
Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menambahkan pihaknya berharap Philip Morris Indonesia dan Sampoerna dapat terus meningkatkan kinerja perusahaan dan ekspornya.
"Karena dari data-data yang ada, kontribusi dari Philip Morris Indonesia dan Sampoerna terhadap penerimaan negara itu hampir 33%. Jadi, pada tahun 2018 hampir Rp 50 triliun, sementara dari ekspor, dari tahun ke tahun, meningkat hampir 13 persen," ujarnya.
Direktur Urusan Eksternal Sampoerna, Elvira Lianita, mengatakan, ekspor perdana ke Duty Free Jepang merupakan pencapaian yang penting, mengingat konsumen negara tersebut memiliki ekspektasi standar kualitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini juga berlaku bagi produk tembakau yang mereka konsumsi.
Ia juga mengatakan, pencapaian ini tidak lepas dari dukungan penuh yang selama ini diberikan Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Perindustrian RI, yang menjadi salah satu motor pertumbuhan bisnis perusahaan.
"Melalui kesempatan yang baik hari ini, kami menyampaikan apresiasi atas komitmen berkelanjutan pemerintah yang terus berupaya menjaga iklim investasi serta usaha yang kondusif di tengah dinamika industri yang selalu harus dapat beradaptasi dengan perubahan dan ekspektasi dari konsumen dewasa di berbagai negara," kata Elvira. (dna/dna)
Pemerintah memberikan apresiasi kepada PT Philip Morris Indonesia (PMID), pemegang saham mayoritas PT HM Sampoerna Tbk(Sampoerna) yang melakukan ekspor perdana rokok premiumnya, Marlboro dan L&M ke pasar Duty Free Jepang. Selama satu tahun ke depan, PMID akan mengekspor sekitar 300 juta batang rokok ke Duty Free Jepang, dan 60 juta batang rokok ke Korea.
"Saya sampaikan apresiasi kepada pimpinan Philip Morris Indonesia yang telah berupaya dan bekerja keras untuk meningkatkan ekspor nasional dalam rangka memperbaiki kinerja dari sisi perusahaan dan juga neraca perdagangan untuk menambah penerimaan negara," kata Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian, Abdul Rochim, Kamis (21/3/2019).
Abdul mengatakan pastinya tidak mudah bagi Philip Morris Indonesia untuk masuk ke Duty Free Jepang. Sebagai produk yang dikenakan cukai, tentunya ada konsekuensi dalam memperdagangkan produk hasil tembakau, terutama pada aspek peraturan.
Alasan utamanya yang menjadi pertimbangan adalah perlindungan konsumen. Hal ini yang tentunya menjadi tantangan bagi industri rokok.
"Kemenperin terus mengawal agar industri ini terus tumbuh karena masih dianggap sebagai industri yang strategis dari sisi penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja," ujarnya.
Pada tahun lalu, nilai ekspor rokok dan cerutu mencapai US$ 931,6 juta. Angka tersebut meningkat dari penerimaan tahun sebelumnya yang sebesar US$ 904,7 juta. Dengan ekspor perdana yang dilakukan PMID ini tentunya akan menambah nilai ekspor dan penerimaan negara.
"Semoga ekspor perdana ini tidak ada kendala sehingga membuka pasar rokok Indonesia di dunia," tuturnya.
Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menambahkan pihaknya berharap Philip Morris Indonesia dan Sampoerna dapat terus meningkatkan kinerja perusahaan dan ekspornya.
"Karena dari data-data yang ada, kontribusi dari Philip Morris Indonesia dan Sampoerna terhadap penerimaan negara itu hampir 33%. Jadi, pada tahun 2018 hampir Rp 50 triliun, sementara dari ekspor, dari tahun ke tahun, meningkat hampir 13 persen," ujarnya.
Direktur Urusan Eksternal Sampoerna, Elvira Lianita, mengatakan, ekspor perdana ke Duty Free Jepang merupakan pencapaian yang penting, mengingat konsumen negara tersebut memiliki ekspektasi standar kualitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini juga berlaku bagi produk tembakau yang mereka konsumsi.
Ia juga mengatakan, pencapaian ini tidak lepas dari dukungan penuh yang selama ini diberikan Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Perindustrian RI, yang menjadi salah satu motor pertumbuhan bisnis perusahaan.
"Melalui kesempatan yang baik hari ini, kami menyampaikan apresiasi atas komitmen berkelanjutan pemerintah yang terus berupaya menjaga iklim investasi serta usaha yang kondusif di tengah dinamika industri yang selalu harus dapat beradaptasi dengan perubahan dan ekspektasi dari konsumen dewasa di berbagai negara," kata Elvira. (dna/dna)
