Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 26 Apr 2019 21:08 WIB

Kritik Bulog Caplok Pabrik Gula, Faisal Basri Minta Rini Dipecat

Trio Hamdani - detikFinance
Foto: Faisal Basri (Sams-detik) Foto: Faisal Basri (Sams-detik)
Purwakarta - Ekonom Faisal Basri mengkritik Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno atas aksi Perum Bulog membeli pabrik gula milik PT Gendhis Multi Manis (GMM). Faisal menunding pembelian pabrik gula tersebut malah merugikan negara.

Faisal mengkritik Rini lewat cuitan akun Twitter-nya @FaisalBasri pada 23 April 2019.

"Keterlibatan langsung Rini Sumarno yg berpotensi merugikan Negara adalah pengambilalihan pabrik gula bobrok Gendhis Multi Manis oleh Bulog," kata Faisal dalam twitnya seperti ditulis detikFinance, Jumat (26/4/2019).


Atas dasar tersebut Faisal mendesak agar Rini Soemarno dipecat dari kursi nomor satu di Kementerian BUMN. Pasalnya dia dianggap bertanggung jawab atas pembelian pabrik gula itu.

"Sepantasnya dipecat, tidak perlu menunggu Oktober," tambahnya.

Sayangnya Faisal tak menjelaskan lebih rinci kerugian yang dimaksud seperti apa serta nilai kerugiannya seberapa. detikFinance sudah mencoba beberapa kali menghubungi Faisal. Namun hingga berita ini tayang belum mendapatkan respons dari yang bersangkutan.

Sementara itu Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengatakan, pembelian pabrik gula tersebut tidak merugikan negara. Malahan Bulog mendapatkan pabrik gula dengan biaya murah ketimbang harus membangun sendiri.

"Nilainya kalau nggak salah valuasi harga pabrik gulanya Rp 125 miliar dan Bulog (membayar) 70 persennya, seinget ku lho ya, (jadinya) Rp 90-an miliar. Bayangin dapat pabrik gula. (Kalau) bangun Rp 2 triliun lho," katanya dalam kesempatan terpisah ditemui di Purwakarta, Jumat (26/4/2019).


Dia juga mengatakan bahwa pembelian pabrik gula tersebut menggunakan pinjaman dari BRI yang dilakukan oleh Bulog. Artinya tidak merugikan negara karena bukan mengandalkan pendanaan dari pemerintah.

"Iya murni komersial. Jadi tidak ada PMN (penyertaan modal negara) untuk beli GMM, itu nggak ada, itu bisa dipastikan kan kita diaudit BPK," tambahnya.

(dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com