Rapat Bareng DPR, Menperin Ditanya Peredaran Baja 'Abal-abal'

Jakarta - Komisi VI DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Imam Apriyanto Putro, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong siang ini. Rapat membahas kinerja Kementerian Perindustrian, BUMN dan BKPM.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI, Dito Ganinduto. Ada pendalaman yang dilakukan oleh anggota dewan dalam rapat ini, salah satunya oleh Wakil Komisi VI Azam Asman Natawijana. Azam mempertanyakan mengenai pengawasan peredaran baja non standar.

"Keadaan akhir dan awal di Pak Menteri Perindustrian. Bagaimana pengawasan, bagaimana pandangan Pak Menteri terkait beredarnya baja non standar yang masuk Indonesia katanya melalui Morowali," katanya di Komisi VI Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Baca juga: Menperin Tawarkan Super Deduction Tax ke Investor Jepang

Dia mengatakan, jika benar hal itu akan mempengaruhi kinerja BUMN khususnya PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

"Dan ini juga mempengaruhi hancurnya Krakatau Steel. Walaupun ada masalah lagi, Krakatau Steel masalah bahan baku, tapi dengan distorsi mempercepat hancurnya Krakatau Steel," paparnya.

Oleh sebab itu, dia mempertanyakan pengawasan pemerintah terkait peredaran baja tersebut.

"Kabinet akan berakhir tapi tidak menjadi lebih baik. Oleh karena itu Pak Menteri apa yang Bapak tinggalkan nanti, legasi bapak di situ," ujarnya.

Baca juga: Dari Thailand, Sharp Relokasi Pabrik Mesin Cuci ke Karawang

(hns/hns)