Selasa, 10 Sep 2019 19:52 WIB
Dear Pengusaha Kayu, Ekspor Mebel ke AS Kini Lebih Mudah
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan bahwa Pemerintah akan melonggarkan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK pada setiap kegiatan ekspor.
Darmin bilang, pelonggaran tersebut adalah tidak mewajibkan penerapan SVLK pada kegiatan ekspor ke negara yang tidak menerapkannya. Sedangkan bagi negara yang menerapkan tetap harus dipenuhi.
"Kalau ke negara yang tidak lagi SVLK nggak usah lah kita harus urus SVLK juga," kata Darmin di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Darmin menyebutkan, kewajiban penerapan SVLK ketika kegiatan ekspor ke negara seperti Uni Eropa, Kanada, Australia, dan Inggris. Sedangkan yang di luar itu tidak lagi diwajibkan.
"Di luar itu, AS tidak ada SVLK. Jadi usulan mereka yang wajib saja lah. Masuk akal sekali memang," tegas Darmin.
Oleh karena itu, Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengaku akan meninjau kembali Permendah yang mengatur soal penerapan SVLK. Sebab, dalam beleid tersebut berbunyi mewajibkan SVLK bagi kegiatan ekspor.
"Karena di aturan Permendag, kena semua, namun harus ditinjau Permendag," ungkap dia.
Dapat diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pejabat menteri kabinet kerja untuk menyusun secara konkret kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam rangka meningkatkan ekspor mebel dan produk kayu, serta rotan tanah air.
Hal itu diungkapkannya saat membuka rapat terbatas (ratas) mengenai peningkatan ekspor permebelan, rotan dan kayu di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Penyusunan kebutuhan secara konkret dalam rangka mendongkrak kinerja ekspor karena ratas serupa pernah dilakukan sekitar dua bulan yang lalu.
"Sore ini saya ingin lebih mengkonkretkan lagi kebutuhan-kebutuhan yang ada terutama dalam peningkatan ekspor mebel, dan produk-produk kayu dan rotan dari negara kita," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Simak Video "Berorientasi Ekspor, Jokowi Goda China untuk Investasi"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/fdl)
Darmin bilang, pelonggaran tersebut adalah tidak mewajibkan penerapan SVLK pada kegiatan ekspor ke negara yang tidak menerapkannya. Sedangkan bagi negara yang menerapkan tetap harus dipenuhi.
"Kalau ke negara yang tidak lagi SVLK nggak usah lah kita harus urus SVLK juga," kata Darmin di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
"Di luar itu, AS tidak ada SVLK. Jadi usulan mereka yang wajib saja lah. Masuk akal sekali memang," tegas Darmin.
Baca juga: Hore! Ekspor Mebel Bakal Bebas Pajak |
Oleh karena itu, Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengaku akan meninjau kembali Permendah yang mengatur soal penerapan SVLK. Sebab, dalam beleid tersebut berbunyi mewajibkan SVLK bagi kegiatan ekspor.
"Karena di aturan Permendag, kena semua, namun harus ditinjau Permendag," ungkap dia.
Dapat diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pejabat menteri kabinet kerja untuk menyusun secara konkret kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam rangka meningkatkan ekspor mebel dan produk kayu, serta rotan tanah air.
Hal itu diungkapkannya saat membuka rapat terbatas (ratas) mengenai peningkatan ekspor permebelan, rotan dan kayu di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Penyusunan kebutuhan secara konkret dalam rangka mendongkrak kinerja ekspor karena ratas serupa pernah dilakukan sekitar dua bulan yang lalu.
"Sore ini saya ingin lebih mengkonkretkan lagi kebutuhan-kebutuhan yang ada terutama dalam peningkatan ekspor mebel, dan produk-produk kayu dan rotan dari negara kita," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Baca juga: Jokowi Minta Ekspor Mebel Digenjot |
Simak Video "Berorientasi Ekspor, Jokowi Goda China untuk Investasi"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/fdl)
