Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 10 Okt 2019 11:00 WIB

Ekonomi Kurang Kondusif, Kenaikan Cukai Rokok Perlu Dikaji Ulang?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Foto: Rifkianto Nugroho Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta - Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) tampaknya tak bisa menghindari pengurangan karyawan alias pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi tersebut akibat pemerintah akan menaikkan cukai rokok 23% dan harga jual eceran (HJE) 35% mulai tahun depan.

PHK mau tak mau mungkin akan dilakukan karena kenaikan cukai akan menggerus penjualan dari industri hasil tembakau (IHT), meliputi tembakau dan cengkeh yang digunakan untuk membuat rokok.


Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan menjelaskan, pengurangan karyawan dilakukan dalam rencana jangka panjang.

"Kalau masalah PHK itu tergantung kemampuan masing-masing perusahaan. Tapi jangka panjang arahnya bisa ke sana, untuk melakukan efisiensi," kata dia ditemui di Kantor Kadin, Jakarta, belum lama ini.

Merespons hal tersebut, wacana Kementrian Keuangan menaikan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok masing masing sebesar 23 dan 35 persen, sebaiknya ditinjau ulang.

Menurut Gur Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Chandra Fajri Ananda, kenaikan cukai dan HJE rokok bila ditinjau dari kaca mata ekonomi secara komprehensif dapat menimbulkan inflasi dan dampak ekonomi yang negatip bagi masyarakat dan negara.

"Bila dilihat dari sisi penerimaan negara, kenaikan cukai dan kenaikan HJE rokok dapat sedikit membantu menambah pendapatan negara. Namun bila ditinjau secara komprehensif dari sisi makro ekonomi, kebijakan tersebut merugikan masyarakat dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi yang tinggi," tutur dia.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, dalam suasana ekonomi yang sedang tidak baik seperti saat ini, dimana angka ekspor turun, import naik, pendapatan masyarakat turun, jauh lebih bijaksana kementrian keuangan menunda rencana kenaikan cukai dan HJE rokok ditunda sambal menunggu suasana ekonomi kondusif.


Menurutnya, pemerintah perlu membuat kondisi ekonomi stabil terlebih dahulu, baru kemudian menaikan cukai rokok.

Selain itu, lanjut Chandra Fajri Ananda, sebelum mengambil keputusan menaikan cukai dan HJE rokok pemerintah perlu membuat kebijakan yang komprehensif. Baik dari sisi kesehatan, pertanian, perdagangan, perindustri juga fiskal atau keuangan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di setiap kementrian secara Bersama sama. Bukan diambil sendiri sendiri.

"Karena itu pemerintah perlu duduk Bersama antara Menteri Keuangan, Menteri perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, bersama kalangan akademisi atau perguruan tinggi, pakar kesehatan, perwakilan masyarakat petani dan juga dari kalangan lembaga swadaya masyarakat," jelasnya.

Setelah rembukan tersebut menghasilkan keputusan yang terbaik dan kesepakatan bersama, barulah keputusan itu menjadi acuan pemerintah untuk dituangkan dalam bentuk kebijakan dan diimplementasikan.

"Agar masyarakat tidak bingung, pemerintah harus mengkomunikasikan alasan dari dikeluarkannya kebijakannya tersebut kepada publik, sehingga masyarakat menerima dan menjalankannya. Tidak lagi menimbulkan perdebatan dan penolakan yang tajam," tandas Chandra Fajri.

Simak Video "Rokok dan Liquid Vape Ilegal Senilai Rp 1,7 M Dimusnahkan "
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com