.webp)
Masalahnya, Andre menilai produk semen di Indonesia surplus hingga 42 juta, menurutnya pabrik baru hanya menambah produk semen makin banjir di pasar. Bahkan dia menyebut sebetulnya hingga 2030 Indonesia tak butuh pabrik semen baru saking banyaknya produk semen di pasar.
"Saya sampaikan pak, semen ini kita surplus 35-42 juta ton, sampai 2030 nggak perlu pabrik semen baru kita sebetulnya. Sekarang kantor bapak kok malah kasih izin pabrik baru. Sampaikan pak ke Dirjen yang urus itu kolega bapak, kalau kita surplus semen," ucap Andre di ruang Rapat Komisi VI, Gedung DPR, Senin (16/12/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tolong sekali lagi jangan bikin aturan yang memang rugikan industri nasional. Jangan pikir jadi Dirjen malah aji mumpung gitu," kata Andre.
Baca juga: Duh! RI Ternyata Masih Impor Aspal |
Dia pun meminta kepada Dirjen Perdagangan Luar Kemendag yang juga hadir dalam rapat untuk mencabut Permendag no 7 tahun 2019. Pasalnya, menurut Andre beleid ini justru mempermudah masuknya aliran semen impor ke dalam negeri.
Dia bercerita sedihnya para pengusaha semen lokal yang justru tak bisa menikmati 'kue' keuntungan dari pembangunan infrastruktur yang besar-besaran di kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Pak Dirjen Wisnu juga pak, tolong lah cabut itu 7 tahun 2018. Pak Jokowi ini bangun infrastruktur pakai APBN maupun utang, seharusnya yang nikmati kuenya tentu pabrik semen dan baja nasional," ucap Andre.
Andre menilai selama ini pabrik semen maupun baja 'kleleran' alias makin tidak jelas. Pembangunan infrastruktur besar-besaran Jokowi pun menurutnya lebih banyak dinikmati oleh pengusaha semen dan baja dari luar negeri.
"Faktanya ini pabrik semen dan baja kleleran aja pak. Pembangunan infrastruktur yang harusnya dinikmati pabrik nasional justru malah dari luar pak," ucap Andre.
 |
(fdl/fdl)
