Dana Pungutan Sawit Bakal 'Disekolahkan' ke Surat Utang Negara

Jakarta - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bakal memodernisasi pengelolaan dana yang dihimpun dari pemungutan ekspor sawit dan produk turunannya. Pihaknya akan mengelola dana tersebut di surat utang negara.

Direktur Utama BPDPKS Dono Boestomi menjelaskan bahwa selama ini dana pungutan ekspor sawit dikelola di insturmen yang cenderung tradisional bahkan dianggap primitif.

"Kalau investasi yang saya bilang tradisional itu ya primitif, deposito saja selama ini," kata dia di Four Points, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).

Baca juga: Jelang Akhir Tahun, Utang Pemerintah Naik Lagi Jadi Rp 4.814 T

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ke depannya kita mungkin dalam rangka meningkatkan hasil pengelolaan dana kami akan mulai masuk ke surat-surat utang negara. Saat ini kami terus berkomunikasi dengan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Jadi sudah ada pembicaraan-pembicaraan," ujarnya.

Sebenarnya rencana tersebut sudah lama dibahas. Namun selama ini memang belum siap dari segi infrastruktur pendukungnya. Dana yang sejauh ini diizinkan oleh pemerintah untuk diinvestasikan di surat utang negara adalah Rp 2 triliun.

"Kalau yang dialokasikan kami mendapat persetujuan dari komite pengarah sebetulnya sudah lama, saya lupa 2017 atau 2018, itu kurang lebih Rp 2 triliun," jelasnya.

Baca juga: Siap-siap, Ekspor Sawit Kembali Kena Pungutan Mulai Januari 2020

Tujuan dari pengelolaan dana pungutan ekspor sawit melalui insturmen investasi tersebut agar pengelolaannya berjalan secara lebih berkelanjutan.

"Jadi ke depannya justru kinerja BPDP itu harus dilihatnya seperti judulnya badan pengelola dana. Jadi kinerjanya harusnya dilihat bagaimana pengelolaan ini bisa sustainable, bisa berkelanjutan untuk mendukung program-program yang ada kaitannya dengan industri sawit saat ini," tambahnya.


(toy/dna)