.webp)
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memiliki hubungan baik dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain pernah jajal mobil bareng, kedua pimpinan negara ini juga kompak menghadapi Uni Eropa terkait pelarangan produk sawit.
Jokowi dan Mahathir pada 7 April 2019 yang lalu menandatangani surat keberatan terkait pelarangan sawit oleh Uni Eropa. Surat itu pun resmi dilayangkan kepada Uni Eropa.
"Kemarin, Presiden sudah menandatangani surat bersama antara Presiden Joko Widodo dan Prime Minister Mahathir tentang keberatan kita mengenai rencana dari Uni Eropa mem-banned sawit dunia," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut tidak merinci isi surat tersebut. Namun, dia mengatakan isi surat itu memberikan pernyataan yang tegas soal sikap masing-masing negara.
Indonesia menyatakan keberatan terkait pelarangan ini terutama karena menyangkut nasib banyak petani Indonesia. Setidaknya, 27 juta orang bergantung pada sawit.
"Keberatan itu dari kaca mata kita karena itu menyangkut nasib dari sekitar 27 juta petani Indonesia secara langsung maupun tidak langsung," ujarnya.
Berkaitan lingkungan, Luhut melanjutkan, pemerintah tidak akan mengambil kebijakan yang merugikan generasi yang akan datang. Dia bilang, pemerintah telah melakukan moratorium lahan baru.
Luhut pun mengimbau agar para lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mendukung kebijakan pemerintah soal sawit.
"Nah, saya harap juga LSM-LSM Indonesia itu dapat merasa terpanggil karena ini menyangkut 27 juta petani, jadi jangan mereka hanya sok membela lingkungan," ujarnya.
"Masalah lingkungan saya berkali-kali mengatakan kita itu tidak akan membuat policy yang akan merusak generasi kita yang akan datang. Itu sebabnya kita kencang benar masalah Citarum, lihat lah Citarum itu progresnya begitu baik," jelasnya.
Luhut melanjutkan, pemerintah akan terus melakukan negosiasi untuk kelangsungan sawit. Jika tak ada jalan keluar alias buntu, pemerintah akan membuat sejumlah opsi, termasuk keluar dari Perjanjian Paris.
Seperti diketahui Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad memutuskan untuk mengundurkan diri. Keputusannya itu telah dia tuangkan dalam surat yang ditujukan kepada Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini.
(das/fdl)
