Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 13 Mei 2020 20:30 WIB

Omnibus Law Diyakini Bisa Bereskan Masalah Lahan Sawit

Soraya Novika - detikFinance
harga kelapa sawit  di mesuji mulai naik Rp.1300/kg di awal tahun 2016 dari tahun sebelumnya Rp1100/kg. (2-9-2016) Mesuji,sumatera selatan.
Kenaikan harga ini terjadi karena produksi CPO menurun.Selain akibat cuaca, tahun ini kebun kelapa sawit banyak memasuki umur replanting Ilustrasi/Foto: Febri Angga Palguna
Jakarta -

Omnibus law diyakini bisa memperbaiki ekosistem bisnis kelapa sawit terutama masalah lahan. Beleid ini dapat mempermudah administrasi, serta rezim hukum untuk berbisnis hingga isu tumpang-tindih regulasi di bisnis kelapa sawit bisa diatasi dengan kemudahan aturan tersebut. Sehingga aturan yang selama ini bertele-tele bisa segera diatasi.

"Omnibus law atau UU Sapu Jagat itu mau mem-by pass semua itu, merangkumnya menjadi satu kesatuan (regulasi) yang solid," ujar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra dalam telekonferensi bertajuk Omnibus Law dan Terobosan Kebijakan Pertanahan di Sektor Sawit, Rabu (13/5/2020)

Menurut Surya, yang melatarbelakangi pemerintah menciptakan omnibus law ini salah satunya ialah karena selama ini permasalahan lahan di sektor sawit seperti tak ada ujungnya. Data lahan di sektor ini dianggap tak pernah bisa dipantau secara baik. Sehingga dibutuhkan kebijakan yang solid dan tegas untuk mengatur ini.

"Saya cek ke beberapa teman peneliti dan pengusaha, data khususnya peta (lahan) kerap terjadi overlapping, atau peta batasnya yang jelas mana yang memang bisa untuk usaha mana yang tidak mana. Itu jadi krusial. Nah bagaimana soal data ini dijawab di RUU Cipta Kerja. Itu juga perlu kita perdalam nanti kemudian juga soal pengetahuan. Baik dari pelaku usaha maupun petani. Karena sejak ada moratorium, perusahaan sawit tidak bisa memperluas lahan. Tapi kan petani tidak bisa kita bendung terus terjadi pembukaan lahan-lahan baru untuk sawit," tuturnya.

Menurutnya bila hal perluasan lahan ilegal ini dibiarkan akan menjadi masalah ketidakpastian terhadap bisnis sawit itu sendiri.

"Ini di satu sisi bisa dimaklumi barangkali walaupun ini tidak sesuai dengan kebijakan presiden misalnya untuk moratorium tetapi yang jelas dia menimbulkan konsekuensi baru yaitu ketidakpastian lagi yang baru. Begitu datanya clear kemudian berubah lagi, karena terjadi pembukaan lahan, atau pergeseran dan seterusnya," sambungnya.

Di sisi lain, produk sawit sendiri memang menjadi prioritas Presiden RI Joko Widodo dalam kaitannya untuk dimanfaatkan sebagai energy security kita di masa mendatang.

"Di sisi lain, sawit ini sudah menjadi target dan menjadi program prioritas bagi pemerintah. Terakhir bahkan presiden menyebutkan soal kaitan sawit dengan energy security kita, keamanan energi kita," imbuhnya.

Meski sudah banyak perusahaan yang merumuskan upaya pemanfaatan sawit sebagai energy security, namun skalanya masih dalam skala kecil sehingga kebermanfaatannya belum bisa dipakai secara lebih luas. Sehingga dibutuhkan omnibus law untuk merancang ini bersama menjadi sebuah master plan untuk kebermanfaatan yang lebih luas.

"Barangkali sudah ada strategi-strategi yang secara mikro sudah dilakukan perusahaan, oleh serikat petani, oleh pemda dan sebagian dari kementerian-kementerian yang ada yang terlibat. Tetapi kita butuh barangkali juga master plan yang besar, jadi bagaimana utilisasi tanah untuk sawit ini benar-benar efektif," tutupnya.



Simak Video "Di Omnibus Law Jokowi Bisa Ubah UU Pakai PP, DPR: Mungkin Salah Ketik"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com