Lahan dan Ketenagakerjaan Masalah Klasik, Investor Ogah Lirik RI

Lahan dan Ketenagakerjaan Masalah Klasik, Investor Ogah Lirik RI

Trio Hamdani - detikFinance
Kamis, 18 Jun 2020 17:48 WIB
Ilustrasi investor saham
Foto: Ilustrasi: Luthfi Syahban
Jakarta -

Urusan lahan dan persoalan di sektor ketenagakerjaan menjadi masalah klasik untuk menjaring investor masuk ke Indonesia. Sebab kedua hal tersebut dari dulu menjadi ganjalan untuk mengajak perusahaan asing membangun industri di dalam negeri.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendapat keluhan terhadap dua permasalahan tersebut langsung dari para investor luar negeri.

"Nah saya menemukan dari berbagai macam pertemuan saya dengan industri-industri yang ada di luar negeri, yang menjadi sorotan mereka adalah dua hal. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan lahan, yang kedua hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan," kata dia dalam live Facebook Rakyat Merdeka, Kamis (18/6/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahkan, lanjut Agus para investor asing menyoroti dinamika yang terjadi dalam pembahasan RUU Cipta Kerja yang sedang digodok pemerintah bersama DPR.
Menurutnya, para investor asing menyayangkan pembahasan RUU Cipta Kerja masih tertunda hingga saat ini.

"Pihak-pihak industri di luar negeri, pihak-pihak calon investor di luar negeri, mereka mengikuti pembahasan pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Dan mereka memang memberi sinyal menyayangkan ketika ada ada delay-delay (penundaan) terhadap RUU Cipta Kerja ini. Jadi kalau untuk market, RUU Cipta Kerja ini sangat dibutuhkan," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Dirinya pun mengatakan ada 150 perusahaan yang berpotensi hengkang dari China. Indonesia membidik ratusan perusahaan tersebut untuk pindah atau relokasi ke dalam negeri. Oleh karena itu kesempatan tersebut harus dibarengi dengan kesiapan Indonesia.

"Negara-negara ASEAN itu pasti itu mereka juga akan berlomba-lomba menggelar karpet merah bagi perusahaan-perusahaan Jepang dan Amerika untuk pindah ke negara masing-masing. Belum kita bicara soal India, belum kita bicara soal Bangladesh dan lain sebagainya," tambahnya.




(toy/eds)

Hide Ads