Pemerintah Diminta Perhatikan Produk Tembakau Alternatif

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Selasa, 07 Jul 2020 09:49 WIB
Cuaca yang tak menentu turut berimbas pada petani tembakau. Hasil tembakau yang tak maksimal membuat penghasilan para petani turun.
Foto: Muhamad Rizal
Jakarta -

Dukungan dari pemerintah dinilai sangat penting dalam mendorong penggunaan produk tembakau alternatif bagi perokok dewasa. Dengan begitu, permasalahan mengenai tingginya angka perokok dan dampak kesehatan akibat dari kebisaan merokok dapat dikurangi. Hal ini menjadi pembahasan dalam Global Forum on Nicotine (GFN) ke-7 yang digelar secara daring pada 11-12 Juni lalu.

Pendiri dan Direktur Association Vaper India sekaligus salah satu pembicara di GFN, Samrat Chowdhery, mengungkapkan produk tembakau alternatif menerapkan pendekatan pengurangan risiko tembakau sehingga menjadi salah satu pilihan yang tepat bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaan merokok. Untuk mendorong peralihan tersebut, tentunya dukungan dari pemerintah, pakar kesehatan, akademisi, dan pemangku kepentingan lain sangat dibutuhkan.

"Pendekatan pengurangan risiko tembakau yang diterapkan pada produk tembakau alternatif telah terbukti efektif dalam mengurangi jumlah perokok di beberapa negara," terang Samrat dalam keterangannya, Selasa (7/7/2020).

Senada dengan Samrat, Direktur Kajian dan Riset Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fathudin Kalimas, menilai pemerintah memiliki peran penting agar penggunaan produk tembakau alternatif dapat dimaksimalkan untuk mengurangi jumlah perokok dan masalah kesehatan yang diakibatkan oleh rokok di Indonesia. Dukungan dari pemerintah terhadap produk ini dapat dilakukan dengan mendorong pembentukan regulasi khusus yang terpisah dari rokok.

"Kehadiran produk tembakau alternatif harus kita sikapi bersama sebagai kesempatan baru untuk mengatasi masalah rokok di Indonesia yang tidak kunjung usai. Regulasi khusus bagi produk tembakau alternatif tentunya dapat melengkapi upaya pengendalian tembakau yang telah dilakukan secara ketat oleh pemerintah selama ini," ujarnya.

Sejauh ini, Fathudin mengatakan regulasi yang mengatur produk tembakau alternatif hanya terkait cukai melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 156/2018. "Kami berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan segera merealisasikan regulasi khusus produk tembakau alternatif demi mengurangi masalah yang diakibatkan oleh rokok. Untuk itu, kita harus bergotong-royong guna mendorong realisasi tujuan kita bersama, yakni kesehatan masyarakat Indonesia," tutupnya.

Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) sekaligus Pengamat hukum, Ariyo Bimmo, menambahkan pemerintah harus segera mendorong pembahasan regulasi khusus. Harapannya, penggunaan produk tembakau alternatif ini lebih tepat sasaran khususnya untuk perokok dewasa sekaligus mencegah ruang penyalahgunaan oleh anak di bawah umur 18 tahun dan non-perokok.

"Pengguna produk tembakau alternatif di Indonesia sedang bertumbuh pesat, jika tidak ada regulasi, potensi mereka beralih kembali ke rokok konvensional cukup besar. Kami berharap pemerintah bisa berkaca pada sejumlah negara, seperti Inggris dan negara-negara Uni Eropa yang tengah mendorong pendekatan pengurangan risiko tembakau melalui penggunaan produk tembakau alternatif. Sebagai contoh, Inggris sudah mengatur penggunaan produk tembakau alternatif sejak 2015 lalu sebagai bentuk dukungan terhadap kesehatan masyarakat," tutup Bimmo.



Simak Video "Bocah Pengurut Tembakau, Pamekasan"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)