Pekerja Pabrik Wajib Rapid Test, Pengusaha: Jangan Uang Kita Lah!

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 13 Jul 2020 16:07 WIB
RI-GHA COVID-19 merupakan alat rapid test yang dibuat oleh anak bangsa. Proses pembuatannya libatkan para peneliti dari berbagai universitas ternama Indonesia.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Pengusaha industri sepatu mengeluhkan protokol kesehatan yang harus dilakukan apabila mau membuka operasional pabrik sepatu. Salah satu yang jadi sorotan adalah penerapan wajib rapid test bagi para pekerja.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menilai rapid test membebani pengusaha. Menurutnya, rapid test harusnya dibiayai pemerintah dan jangan dibebankan ke pengusaha.

"Standar protokol aja nih, misal mau rapid test jangan uang kita lah, pemerintah bantu dong. Masa pekerja kita ribuan orang mesti kita keluar uang rapid test, harus bayar, nggak pantas. Di AS di China semua pemeriksa dibiayai pemerintah," ungkap Eddy kepada detikcom, Senin (13/7/2020).

Protokol kesehatan yang ketat menurut Eddy membuat banyak pabrik sepatu tutup. Apalagi pabrik-pabrik kecil menengah, pasalnya banyak pengaturan ulang yang harus dilakukan di dalam pabrik sangat rumit termasuk kewajiban rapid test yang biayanya tak murah.

"Jadi gini, pabrik sepatu itu urutannya kan banyak harus ada disinfektan, hand sanitizer, kerja harus 1 meter. Nah pabrik kita ini disusun mesin jahitnya aja nggak 1 meter, maka harus diatur pekerjanya selang-seling. Kemudian kita harus rapid test lah harus di tes ini itu lah," ungkap Eddy.

"Untuk industri menengah ke bawah itu jadi nggak mampu ngikutin. Belum lagi Pemda periksa ini periksa itu," katanya.



Simak Video "Hasil Rapid Test DKI: 282 Orang Positif Corona"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)