.webp)
Pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk sebagai uang muka alias DP pembelian vaksin virus Corona. Berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu, yang sudah pasti jumlahnya sebesar Rp 3,3 triliun.
Namun yang perlu dipahami, uang muka tersebut belum tentu kembali bila ternyata vaksin yang dipesan gagal. Hal itu, dijelaskan Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede akan diatur di dalam peraturan presiden (perpres) terkait pengadaan vaksin.
"Namanya uang muka ini belum tentu bisa kembali karena hasilnya kan belum tentu ini. Jadi kali ini disebutkan di perpres, berbunyi di perpres, kalaupun itu tidak kembali dianggap itu menjadi adalah biaya penanganan krisis," kata dia dalam webinar, Selasa (22/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah pun akan memesan vaksin COVID-19 dari berbagai perusahaan di dunia. Sebab, tidak dapat dipastikan vaksin buatan siapa yang akan berhasil nantinya.
"Kita melakukan pendekatan itu karena nggak ada yang bisa menjamin mana yang paling berhasil ini. Jadi memang kita harapkan karena Sinovac kita ikut di dalam pengetesannya, dilakukan pengetesan di Bandung di UNPAD. Demikian juga tadi Sinopharm, (kemudian) yang dengan UEA itu kita juga boleh dikatakan ikut berpartisipasi di situ," jelasnya.
Raden menjelaskan dalam waktu dekat Indonesia akan menyetor uang muka pembelian vaksin.
"Dalam waktu dekat ini kita akan taruh uang muka di situ, yang uang muka ini sorry belum tentu nanti bisa kembali kalau, kalau-kalau dia baru berhasil 4-5 tahun yang akan datang. Jadi ada ketidakpastian di situ," paparnya.
Tentu saja diharapkan vaksin yang sudah dipesan akan berhasil alias ampuh untuk mencegah penularan virus Corona.
"Kita belum tahu pastinya. Mudah-mudahan itu sudah ampuh nanti. Kalau sudah ampuh, teruji sesudah nanti tahap ketiga pengujian, ini baru kita yakin dan kita bisa suntikan," tambah Raden.
(toy/dna)
