.webp)
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade buka-bukaan soal penyebab pupuk subsidi yang langka. Padahal berdasarkan tinjauannya di lapangan terutama di lokasi dapilnya Sumatera Barat, pasokan pupuk di gudang banyak.
"Faktanya di gudang Pupuk Indonesia itu di Teluk Bayur kalau tidak salah, itu stok pupuk banyak. Kalau dibilang pupuknya nggak ada, jika kita cek di gudang jumlahnya begitu banyak, berlimpah bahkan. Bahkan di depan-depan gudang juga masih ada pupuknya," kata Andre dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pupuk Indonesia (Persero), Kamis (1/10/2020).
Menurut Andre, kelangkaan pupuk subsidi terjadi karena alokasi subsidi yang diberikan pemerintah kurang. Sehingga walaupun pupuk di gudang banyak, namun yang disubsidi terbatas. Per Agustus 2020 ini pemerintah menambah alokasi menjadi 8,9 juta ton pupuk subsidi, jumlah itu masih lebih rendah dari 2018 yang 9,5 juta ton dan 2019 8,8 juta ton.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jumlah pupuk subsidi yang harus dikeluarkan pupuk Indonesia itu terbatas, sehingga banyak masyarakat petani kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Bukan karena pupuknya tidak ada, pupuknya banyak, tapi uang untuk subsidi itu sedikit, terbatas, sehingga banyak petani yang tidak mendapat pupuk subsidi," jelasnya.
Dia pun membeberkan ada petani yang terdaftar dalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), namun tidak dapat pupuk subsudi karena dengan jumlah yang terbatas membuat petani harus berebut mendapatkannya.
"Kadang dari usulan RDKK 1 provinsi misalnya Sumatera Barat, disetujui nilainya 500, faktanya setelah dibawa ke DPR dan Kementerian Pertanian yang turun itu hanya setengah persetujuannya. Sehingga orang di Provinsi main cepat-cepatan si petani mana yang paling cepat beli pupuk, sehingga itulah penyebabnya yang terdaftar di RDKK pun tidak dapat," terangnya.
Anggota lainnya dari Fraksi PDIP, Evita Nursanty menyebut pupuk subsidi sebenarnya banyak di gudang. Hanya saja, peraturannya yang mempersulit petani mendapatkannya seperti mewajibkan memiliki Kartu Tani.
"Masalahnya itu pupuk subsidi itu ada di gudang, bukan tidak ada. Yang menjadi masalah adalah aturannya sekarang ini diterapkan bahwa penerima pupuk subsidi harus membawa Kartu Tani. Itu aturannya di tempat saya, di dapil saya. Aturan itu yang menetapkan adalah produsen, bapak-bapak yang ada di depan ini, begitu," ucap Evita.
Merespons hal itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman menjelaskan aturan wajib Kartu Tani untuk tebus pupuk subsidi sudah dicabut. Terkait masih adanya aturan itu di lapangan, dia memastikan akan mengklarifikasi secara langsung kepada distributor tersebut.
"Jadi Kartu Tani itu instruksinya dari (Kementerian) Pertanian. Sebenarnya Kartu Tani memang pada waktu itu diwajibkan, kemudian sudah dicabut sehingga ini berjalan normal seperti biasa. Untuk saat ini sampai dengan waktu yang tepat, itu kartu tani ditiadakan. Itu sudah menjadi keputusan," tandasnya.
(zlf/zlf)
