Jokowi: 783 Ribu Ton Garam Rakyat Tak Diserap Industri

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 05 Okt 2020 11:49 WIB
Komisi Pengawaaan Persaingan Usaha (KPPU) menyiapkan putusan untuk tujuh perusahaan terlapor dalam kasus dugaan kartel garam. Tujuh perusahaan itu diduga melanggar Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dalam Perdagangan Garam Industri Aneka Pangan di Indonesia.
Foto: Amir Baihaqi
Jakarta -

Penyerapan dari industri yang rendah masih menjadi masalah bagi pengembangan garam rakyat. Hal itu pun kembali menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dibawa ke rapat terbatas hari ini untuk dibahas.

Jokowi mengatakan ada 2 permasalahan utama terkait penyerapan garam rakyat. Pertama masih rendahnya kualitas garam rakyat.

"Sehingga tidak memenuhi standar untuk kebutuhan industri. Ini harus dicarikan jalan keluarnya, kita tahu masalahnya tapi enggak pernah dicarikan jalan keluarnya," tuturnya saat membuka rapat terbatas secara virtual, Senin (5/10/2020).

Menurut data yang dimiliki Jokowi, per 22 September 2020 masih ada 738.000 ton garam rakyat yang tidak terserap oleh industri dalam negeri. Jokowi meminta jajarannya agar hal itu dicarikan solusinya.

Permasalahan kedua, produksi garam nasional terbilang masih rendah. Alhasil industri selalu memenuhi kebutuhannya dengan impor garam.

"Dari dulu gitu gitu terus dan nggak pernah ada penyelesaian. Sebagai contoh dari kebutuhan garam nasional di tahun 2020 sebanyak 4 juta ton per tahun dan produksi garam nasional kita baru mencapai 2 juta ton. Akibatnya alokasi garam untuk kebutuhan industri masih tinggi yaitu 2,9 juta ton," tuturnya.

"Saya kira ini langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan, mulai pembenahan besar-besaran pada supply chain mulai hulu sampai hilir," tambah Jokowi.



Simak Video "Jokowi Ungkap Alasan Kenapa Indonesia Masih Suka Impor Garam"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/zlf)