Sederet PR Pemerintah Cegah Vaksin Corona Bocor ke Black Market

Trio Hamdani - detikFinance
Minggu, 22 Nov 2020 16:31 WIB
Illustrative picture of covid-19 coronavirus vaccine vial
Foto: Getty Images/iStockphoto/Manjurul
Jakarta -

Pemerintah harus bisa menutup celah-celah yang memungkinkan bocornya vaksin virus Corona ke pasar gelap alias black market. Sebelumnya Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir sudah menyinggung kemungkinan terjadinya hal tersebut.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, pemerintah harus sangat berhati-hati agar kekhawatiran tersebut tidak terjadi ketika nantinya vaksin virus Corona siap didistribusikan.

"Jadi, pemerintah harus hati-hati betul terutama sekarang harus sudah siap mekanisme pemberian vaksin itu, di mana vaksin itu datang, ke mana itu disalurkan, ke puskesmas kah disalurkan, ke posyandu kah, harus jelas. Lalu siapa yang bertanggung jawab ketika itu ada bocor. Yang bertanggung jawab itulah yang dipotong lehernya misalnya," kata dia saat dihubungi detikcom, Minggu (22/11/2020).

Dia menilai pemerintah harus mengantisipasi kebocoran tersebut, dalam hal ini BPOM dan Kementerian Kesehatan, serta aparat keamanan perlu turun tangan.

"Jadi harus ada kode-kode khusus di vaksin itu bahwa vaksin itu yang tidak mudah dipalsukan ya, bahwa vaksin itu betul vaksin yang diberikan oleh negara. Artinya itu harus terdaftar secara IP, ketika mau digunakan dicek di daftar itu IP-nya ada. Itulah kurang lebih, saya bukan ahlinya sih," jelasnya.

Menurut Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, pemerintah harus membuat aturan main yang jelas mengenai penyaluran vaksin virus Corona.

"Jadi potensi untuk vaksin ini (bocor ke black market) juga terbuka lebar kalau pengawasannya tidak ketat. Jadi pertanggungjawabannya nanti Kementerian Kesehatan, Satgas COVID, dan pemerintah daerah harus betul-betul mengawasi, karena kalau tidak (maka) yang terjadi pasti itu bisnis gelap yang merajalela nanti melalui jalur-jalur rumah sakit maupun jalur-jalur pemerintah sendiri yang menyimpangkan itu semua," ujarnya.

Dia juga berpendapat bahwa masyarakat harus diberikan edukasi dan sosialisasi agar tidak terjerumus untuk membeli vaksin di tempat ilegal.

"Harus disosialisasikan secara masif kepada masyarakat termasuk di dalamnya edukasi sehingga masyarakat paham ini yang asli, ori atau yang bukan, dan ini yang dilisensi pemerintah, ini yang bukan. Jadi jangan sampai nanti munculnya kemudian dipermainkan oleh freerider, pedagang-pedagang bebas, bisnis-bisnis kotor seperti itu kan, bisnis-bisnis black market tadi," tambahnya.

(toy/dna)