Menteri BUMN Erick Thohir mendapatkan tugas untuk membantu mengawal proses vaksinasi COVID-19 sampai tuntas. Baik itu program vaksinasi pemerintah, maupun vaksinasi mandiri. Namun, Erick menyebut masih ada masyarakat yang menolak untuk divaksin.
Erick mengatakan, untuk vaksinasi pemerintah tentu membutuhkan kerjasama dengan masyarakat luas. Menurutnya masyarakat juga harus proaktif dalam proses vaksinasi nantinya.
"Pemerintah tidak bisa seperti menara gading. Pemerintah bisa berhasil kalau masyarakat menjadi bagiannya juga. Seperti protokol COVID-19, tidak cukup hanya sosialisasi, individualnya juga harus mau memakai masker," ucapnya dalam acara webinar, Selasa (24/11/2020).
Untuk meramal kadar proaktif dari masyarakat, Erick mengatakan sudah dilakukan beberapa riset dan survey. Dia tidak menjelaskan detil tentang riset dan survey itu, namun menurut pernyataannya 66% peserta masyarakat Indonesia bersedia divaksin. Namun ada 16% peserta survey yang tidak mau divaksin.
"Tentu kita tidak mau memaksakan 16% itu. Kita tidak tau alasannya apa mereka tidak mau," ucapnya.
Erick melanjutkan, jika mereka khawatir tentang kehalalannya sejak awal pemerintah sudah melibatkan MUI yang menjadi pemegang otoritas terkait halal dan haram di Indonesia.
"Lalu kalau mengenai kualitas, kalau ada pertanyaan seperti itu ya sama. Kalau obat pusing itukan ada panadol dan bodrex, obat itu sama-sama nyembuhin pusing. Karena itu pemerintah pasti memakai vaksin yang masuk kategori WHO dan sudah uji klinis 1 dan 2 secara terbuka sudah bisa dilihat," terangnya.
