.webp)
PT Bio Farma (Persero) buka suara menanggapi penolakan program vaksinasi. Penolakan itu sebelumnya datang dari Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning.
Sekretaris Perusahaan Bio Farma, Bambang Heriyanto mengatakan vaksinasi adalah program pemerintah. Menurutnya, tugas Bio Farma adalah mendukung kebutuhan pemerintah.
"Program vaksinasi ini adalah program pemerintah. Tugas BF (Bio Farma) dalam hal penyediaan vaksinnya, untuk mendukung kebutuhan pemerintah. Adalah tugas kita semua termasuk masyarakat untuk bisa mensukseskan program ini supaya bisa segera menangani pandemi ini," katanya kepada detikcom lewat pesan singkat, Kamis (14/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Bambang belum memberi tanggapan soal bisnis obat yang disinggung oleh Ribka.
Untuk diketahui, Ribka Tjiptaning sebelumnya menolak untuk divaksinasi COVID-19. Ia menyatakan lebih memilih untuk membayar denda.
"Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di DPR Jakarta, Selasa lalu (12/1/2021).
Bukan hanya itu, Ribka menyinggung soal jualan obat. Ia juga mewanti-wanti pemerintah untuk tidak berbisnis dengan rakyatnya.
"Dari Maret lalu saya udah ngomong dalam rapat ini, begitu COVID, ini ujung-ujungnya jualan obat. Jualan vaksinabisini, karena sekarang sudah bukan masanya APD. Nanti habis ini obat ramai," ujarnya.
"Saya cuma ingatkan nih sama Adinda Menteri, nih. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh, mau alasan apa saja, tidak boleh. Saya yang paling kenceng nanti tuh memasalahkan itu," sambung Ribka.
(acd/ara)
