Kebut Distribusi Vaksin, Swasta dan BUMN Lain Diusulkan Terlibat

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 04 Feb 2021 14:16 WIB
Vaksinasi Corona secara nasional untuk para nakes dimulai. Berikut foto-foto vaksinasi di kawasan Depok dan Solo.
Foto: Tim detikcom
Jakarta -

Vaksinasi diyakini menjadi titik balik dari situasi pandemi COVID-19 serta dampak yang telah ditimbulkan ke ekonomi. Semakin cepat vaksinasi dilakukan, maka semakin cepat pemulihan kesehatan dan ekonomi tercapai.

Vaksinasi tentu pekerjaan yang sangat berat. Apa lagi untuk mencapai herd immunity di Indonesia dibutuhkan vaksinasi kepada 180 juta orang atau sekitar dua per tiga dari total penduduk Indonesia.

Sementara instansi yang mendapatkan tugas melakukan seluruh proses rantai vaksinasi hanya sedikit. Untuk mempercepat tujuan itu Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani menyatakan bahwa pihak swasta siap untuk membantu.

"Justru kita sudah mengusulkan dan sudah diperbolehkan untuk distribusi itu pemerintah bersama-sama dengan swasta termasuk untuk vaksinasinya. Jadi sudah disetujui," tuturnya, Kamis (4/2/2021).

Menurut Rosan tidak mungkin pemerintah melakukan tugas vaksinasi yang besar ini sendirian. Oleh karena itu setidaknya swasta bisa turut berpartisipasi membantu proses distribusi seperti rantai pasok pendinginnya.

"Itu sebetulnya kemampuan justru lebih besar di swasta. Seperti perusahaan makanan dan minuman, perusahaan ekspedisi, justru kita lebih banyak. Setelah dianalisa oleh Kemenkes memang mereka setuju ini harus dilibatkan pihak swasta," ucapnya.

Menurut Rosan dengan saling bantu membantu, target vaksinasi yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan tercapai. Target pemerintah sendiri proses vaksinasi selesai dalam waktu 15 bulan, sedangkan Jokowi ingin lebih cepat yakni 12 bulan.

Menurut Pakar Epidemiologi FKM UI, Pandu Riono sah-sah saja jika pemerintah menggandeng pihak lain, bukan hanya swasta tapi juga BUMN lainnya untuk proses distribusi dan pelayanan vaksinasi. Namun dia mengingatkan pemerintah tetap harus memegang tanggung jawab.

"Jadi semuanya tetap di bawah koordinasi pemerintah pusat menurut garis-garis besar pemerintah pusat, dan swasta boleh saja terlibat untuk distribusi. Sebenarnya mereka bisa bidding. Misalnya untuk distribusi pemerintah nggak sanggup, tapikan ada dana distribusi, itu di-bidding saja," tuturnya.

Akan tetapi dia menegaskan, para swasta yang dilibatkan dalam proses distribusi dan pelayanan vaksinasi jangan pernah diberikan hak istimewa. Menurutnya proses vaksinasi tetap harus dijalankan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

"Jadi kalau swasta mau bantu, boleh, tapi membantu nggak boleh eksklusif, dia hanya bantu pemerintah saja," tegasnya.

Simak Video: Pemerintah Optimistis Capai Target Vaksinasi Nakes Akhir Februari

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2