Industri Rokok Butuh Ini Biar Cepat Pulih dari Pandemi

Trio Hamdani - detikFinance
Rabu, 10 Mar 2021 16:56 WIB
Cukai Rokok Naik
Foto: Industri Rokok (Lutfi Syahban/Tim Infografis)
Jakarta -

Pemerintah diminta segera memberikan kepastian hukum bagi investasi dan keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) di tanah air. Investasi di sektor IHT selain padat modal juga padat karya alias menyerap jutaan tenaga kerja.

Jika tidak ada kepastian hukum dan tidak ada perlindungan dari pemerintah, cepat atau lambat, sektor IHT akan gulung tikar, iklim bisnis dan perekonomian menjadi semakin memburuk. Yang terjadi kemudian, melimpahnya rokok import dan illegal. Itu berarti kerugian besar bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat.

Selain kehilangan pendapatan negara yang jumlahnya ratusan triliun setiap tahun. Jutaan tenaga kerja juga akan kehilangan pekerjaan.

Padahal di masa resesi ekonomi seperti saat ini, pemerintah dan masyarakat membutuhkan jutaan lapangan pekerjaan dan kehadiran industri padat modal dan padat karya untuk menggerakan perekonomian masyarakat. Sekaligus mengatasi kelesuan ekonomi.

"Kepastian hukum dan perlindungan industri dari pemerintah sangat penting dalam menjalankan bisnis industri rokok di tanah air, " tegas Wakil Ketua Umum Forum Masyarakat industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Ahmad Guntur kepada pers kemarin di Jakarta.

Menurut Guntur, kurang pas jika pemerintah hanya mementingkan atau memperhatikan penarikan cukai rokoknya saja yang setiap tahun jumlahnya sangat besar. Sementara perlindungan hukum dan kepastian berusahanya atau industrinya tidak jelas. Atau tidak diperhatikan.

Pemerintah harus juga memperhatikan psikologis dari para pelaku IHT, yang membutuhkan jaminan dan perlindungan investasi dan keberlangsungan industri yang ditekuninya.

Bukti adanya keseriusan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan industri IHT dari pemerintah adalah dengan segera dibuatnya road map atau peta jalan IHT di tanah air selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dibuat pemerintah dengan memperhatikan dan memasukan suara dan kepentingan pelaku industri rokok juga masyarakat petani tembakau.

"Road map atau peta jalan sangat penting untuk melindungi keberlangsungan industri rokok Nasional yang mana pembuatan road map tersebut harus melibatkan stake holder terkait, dalam hal ini pelaku industri hasil tembakau baik sekala besar maupun sekala menengah dan kecil" tambah Guntur.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Harga Rokok Resmi Naik, Cek di Sini Daftarnya!"
[Gambas:Video 20detik]